Rabu, 12 Desember 2018

news flash

11 Pejabat Eselon Dua Siap Kehilangan Jabatan

November 27th, 2018 | by Bonne Pukan
11 Pejabat Eselon Dua Siap Kehilangan Jabatan
Polkam
0
Foto: Suasana Rapat Paripurna DPRD NTT, Senin, 26 November 2018

NTTsatu.com – KUPANG – Sebanyak sebelas pejabat eselon dua di lingkup pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan kehilangan jabatan. Hilangnya jabatan itu menyusul  rencana Pemprov NTT melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perampingan itu dilakukan  agar pelaksanaan pemerintahan lebih efektif dan efisien.

Rencana tersebut baru dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (Perda). Dari total OPD sebelumnya sebanyak 48 akan dirampingkan menjadi hanya 37 OPD saja..

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing menyebutkan, terdapat 11 OPD yang akan dilebur dan dihapus, yakni dua biro, satu Sekretariat Korpri serta tujuh Dinas dan tiga Badan.

“Dari 11 instansi yang dilebur dan dihapus, tiga asisten gubernur dan tiga staf ahli gubernur tidak mengalami perubahan,” kata Polo Maing pada sidang Paripurna DPRD NTT, Senin (26/11/2018).

Sekretariat Daerah terdiri dari tiga asisten, tujuh biro dari sembilan biro sebelumnya dan tiga staf ahli. Dengan demikian dua biro yang dihapus yakni Biro Kesra dan Biro Kerjasama serta satu Sekretariat Korpri.

Perubahan tatanan perangkat daerah ini, dari 27 dinas dipangkas menjadi 20 dinas. Tujuh dinas yang digabung adalah, Dinas Pendidikan digabung dengan Dinas Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi digabung dengan Dinas Koperasi, Dinas Pertanian dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dengan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan gabung dengan Dinas Kearsipan serta Dinas Perindustrian gabung dengan Dinas Perdagangan.

“Sedangan untuk Badan ada tiga yakni, Bappeda gabung dengan Litbang, Badan Pendapatan gabung dengan Badan Aset Daerah serta Badan Keuangan Daerah,” jelas Polo Maing.

 

Perlu Kajian Mendalam

 

Komisi I DPRD NTT meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT agar melakukan kajian mendalam melakukan reformasi birokrasi di Lingkup Pemprov NTT. Perampingan itu diharapkan sesuai regulasi yang berlaku.

Ketua Komisi I DPRD NTT, Drs. Kasintus Proklamasi Ebu Tho, saat ditemui di Gedung DPRD NTT, Senin (26/11/2018) mengatakan,

birokrasi dan ASN adalah pilar utama dari pembangunan bangsa. Karena itu, berkaitan dengan rencana Pemprov NTT merampingkan struktur perangkat daerah, maka Komisi I DPRD NTT meminta agar perlu ada pengkajian secara mendalam sehingga tidak mengganggu pelayanan publik.

“Kita minta agar apabila ada reformasi birokrasi, maka harus berpatokan pada regulasi yang ada,” kata Ebu Tho.

Dijelaskan, dengan adanya perubahan struktur OPD di Lingkup Pemprov akan memberi dampak positif maupun negatif. “Reformasi birokrasi juga perlu memperhatikan menyangkut mutu sumber daya manusia sesuai tuntutan jabatan yang diemban,” katanya.

Terkait Ranperda yang diusulkan pemerintah, ia mengatakan, sesuai regulasi, Ranperda itu harus disetujui oleh DPRD sehingga menjadi produk yang namanya Perda.

Kasintus juga menyoroti beberapa OPD seperti Badan Pendidikan dan Latihan yang diharapkan bisa berdiri sendiri, tapi sesuai usulan dari pemerintah maka akan digabung dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Kita berharap perampingan itu bisa efisien dan efektif. Dan apakah perampinginan itu semuanya akan berjalan optimal tidak sesuai target-target pemerintah provinsi dibawah kepemimpinan Gubernur Viktor Laiskodat dan Josef Nae Soi?,” pungkasnya dalam nada tanya. (*/gan)

Komentar ANDA?