NTTsatu.com – MBAY – Andreas Hugo Pareira, Anggota DPR RI Komisi I asal Dapil NTT melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka kunjungan kerja masa reses DPR RI. Pelaksanaan FGD ini adalah dalam rangka rencana implementasi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan Layanan Akses Internet yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2018 di Kantor Bupati Nagekeo.
Kegiatan yang bertempat di Aula Kantor Bupati Nagekeo ini juga dihadiri oleh Plt. Sekretaris Nagekeo, Staf Menkominfo Ferdinandus Setu, GM iFORTE Arun Hutabarat dan Staff Infrastruktur BTS Badan Aksesibiltas dan Telekomunikasi Informatika (BAKTI) Kemkominfo Anggabudi Pratama.
Andreas Hugo Pareira dalam sambutannya menyampaikan bahwa peserta kegiatan FGD ini adalah PNS Dinas Kabupaten Kominfo, para Camat, Lurah, Kepala Desa se-Kab. Nagekeo, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.
Dia mengatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah rekan kerja dari komisi I yang menjelaskan kehadirannya dalam proses implementasi Akses Internet dan BTS di wilayah Flores, Lembata dan Alor ini. Ia melanjutkan, bahwa salah satu program Presiden Jokowi yang tertuang dalam nawacita adalah membangun Indonesia dari daerah pinggiran termasuk membangun telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Hal ini menjadikan akses internet dan telekomunikasi hampir menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Ia mencotohkan hasil
BUMDes di desa Kobar, Kotawuji Barat yang berupa produk snack cokelat merupakan produk yang bagus, dan memerlukan akses internet dan telekomunikasi untuk mempromosikan produknya tersebut, sehingga menjadi penting kehadiran akses internet dan telekomunikasi untuk kemajuan masyarakatnya.
Ketika menutup sambutannya dia mengatakan bahwa sinyal telepon dan akses internet tidak memiliki Agama, Ras maupun Partai Politik sehingga dapat digunakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Plt. Sekretaris Daerah Nagekeo Mola Berthiadus atas nama Bupati dan seluruh masyarakat Nagekeo menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Anggota DPR RI Andreas Hugo Pareira dan pihak BAKTI, karena merupakan kehiormatan tersendiri bagi masyarakat Nagekeo. Ia melanjutkan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyediakan ketersediaan data informasi yang akurat, valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Kominfo masih menghadapi beberapa masalah seperti sistem informasi dan ketidak adaan media centre sebagai pusat informasi. Begitu juga banyak blank-spot, puskesmas dan sekolah yang belum terjangkau akses internet maupun akses telekomunikasi.
Ferdinandus Setu dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa Kemenkominfo sebagai salah satu dari 34 Kementerian dalam pemerintahaan Jokowi Jk memiliki banyak Direktorat Jenderal seperti IKP dan juga Badan Layanan Umum (BLU) seperti Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Ia melanjutkan bahwa negara menerima 1.25% keuntungan operator swasta yang dikembalikan kepada Kemenkominfo yang digunakan untuk membangun sarana/pra-sarana telekomunikasi seperti Palapa Ring dan BTS.
Untuk proyek Palapa Ring itu sendiri dibagi menjadi tiga (3) paket yaitu paket barat yang sudah selesai 100%, paket tengah yang sudah 77% dan paket timur yang sudah selesai 46%.
Target Kemkominfo sendiri untuk tahun 2018 akhir seluruh paket sudah selesai dan di tahun 2019 sudah beroperasi penuh seluruhnya. Ia menyadari kebutuhan akses internet dan telekomunikasi ini sangat penting, sehingga ia mendorong Pemkab maupun desa-desa yang menginginkan bantuan BTS maupun akses internet untuk merangkumnya dalam proposal yang baik, karena selama ini banyak tawaran proposal yang kandas karena proposalnya kurang bagus atau kurang menjelaskan situasi wilayah tersebut.
Anggabudi Pratama mengatakan pihak BAKTI sudah menentukan fokus wilayah USO dari Sumatera sampai Papua sebagai wilayah 3T (tertinggal,
terdepan, dan terluar). BAKTI sendiri memiliki 6 program prioritas antara lain BTS, Akses Internet, Palapa Ring, dan sebagainya.
Ia menambahkan untuk BTS sendiri, infrastrukturnya akan dibangun setinggi 32 meter dengan sinyal 2G yang dapat digunakan untuk panggilan telepon dan SMS. Target tahun 2018 akan dibangun 1.000 BTS diseluruh Indonesia, yang akan diselesaikan pada tahun 2019. Menurut dia, di Kabupaten Nagekeo sendiri sudah ada lima (5) site akses internet yang sudah on air yang tersebar di SMP dan SMA di wilayah Aesesa dan Nangaroro. Untuk tahun 2018 akan ada delapan (8) wilayah kandidat pembangunan akses internet yang akan dibangun seperti di Keo Tengah, Aesesa, Nangaroro, Wolowae, Maoponggo dan Boawae.
Arun Hutabarat dalam penyampaiannya mengatakan bahwa iFORTE mempunyai fungsi menjalankan program akses internet yang dasarnya menggunakan WIFI (hanya internet). Kegiatan ini dilaksanakan melalui program USO dimana ada 3 komponen pendukung yaitu BAKTI/Kominfo, pengusul (Pemda,Kementerian/Lembaga), dan provider internet.
Menurut Anan, permasalahan non teknis yang sering dihadapi antara lakn jaringan suka dimatikan sengaja oleh PIC di lokasi, masalah sosial seperti rusak dan kotornya sekolah atau instansi karena dilokasi tersebut dijadikan tempat ngumpul, dan PIC di daerah tersebut tidak bertanggung jawab atas perangkat yang ada serta sulit diajak berkoordinasi.
Ia juga menekankan golden rule dalam pemanfaatan internet yaitu cara pikir kita dalam menyebar informasi yang ada di media sosial, dima pengguna harus menyaring informasi tersebut apakah sudah benar dan bermanfaat bagi masyarakat.
Saat sesi dialog dengan peserta, banyak pertanyaan, apresiasi, maupun keluhan yang muncul. Rata-rata para peserta yang bertanya adalah para perwakilan guru, Bappeda, dan perwakilan sekda bidang organisasi. Salah satu keluhan yang muncul adalah mahalnya biasa bandwidht yang disediakan oleh operator yang biayanya pads tahun 2017 sendiri mencapai 1 miliar lebih sehingga banyak anggaran APBD yang dipotong untuk kegiatan ini. Belum lagi biaya sewa Internet per kecamatan yang harus membayar 11 juta per bulan tentu sangat menyulitkan, sehingga dengan adanya Akses Internet dari iFORTE tentu menjadi alternatif yang sangat membantu.
Keluhan lainnya, belum tepatnya daftar instansi penerima bantuan karena ada beberapa sekolah yang ternyata sudah memiliki akses internet tetapi mendapatkan lagi di tahun 2018. Banyak peserta yang juga menanyakan bagaimana cara memenuhi persyaratan untuk dibangunnya infrastruktur akses internet. Selain itu, ada juga apresiasi yang muncul karena akses internet yang sudah on air membantu berjalannya kegiatan UNBK sekolah-sekolah yang ada di Nagekeo.
Menutup sesi tanya jawab dan FGD ini, Andreas Pareira mengatakan bahwa program implementasi Akses Internet dan BTS ini tidak memakan biaya alias gratis untuk sekolah dan puskesmas, karena sifatnya bantuan sosial jadi tidak akan menggunakan anggaran APBD. Ia juga berjanji akan mendorong implementasi program ini agar cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. (mus)
Foto:AHP ketika menggelar FGD di Mbay kabulayen
