NTTsatu.com -LEWOLEBA – Kepala Unit Pemyelenggara Pelabuhan (UPP) Larantuka, Simon Baon mengaku sangat heran kalau terjadi antrian panjang warga ketika hendak membeli BBM di AMPS Lamahora, Lewoleba, Kabulaten Lembata.
“Kapal yang mengangkut BBM ke Lewoleba kabupaten Lembata berkapasitas murni bagian bawah kapal 15 ton dimana solar 10 ton dan minyak tanah 5 ton.Sementara di bagian atas kapal memuat 20 ton bensin,” ungkap kepala kantor Simon Baon kemarin seperti dilansir IMC.
Muatan BBM di kapal pengangkut BBM Lembata Jaya ini berjalan terus sejak bupati Lembata menandatangani pernyataan bulan Februari 2018 di Kementrian Perhubungan RI dan suratnya dikirim tertanggal 3 April 2018.
“Jadi kalau BBM langka di Lembata maka harus dicek sebab bila yang disalahkan pihak UPP Larantuka itu salah. Kuota BBM itu yang menentukan pihak Pertamina bukan kami,” tegasnya.
Kelangkaan BBM ini isu politis sebut Simon, apalagi isu ini selalu dihembuskan saat tahun politik sehingga jangan sampai ada yang seolah-olah yang ingin menjadi pahlawan kesiangan dan mau mengorbankan pihak UPP Larantuka.
“Saya selalu katakan kepada bupati dan wakil bupati Lembata bahwa kalau ingin BBM di Lembata tidak kesulitan maka satu-satunya cara bangun SPBU bukan APMS (Asosiasi Pengusaha Minyak Bersubsidi) dimana BBM nya dibatasi sesuai kuota,” terangnya.
Ini yang sampai sekarang kabupaten Lembata kata Simon, tidak bisa memenuhi ini, apalagi bupati juga berjanji akan menyiapkan kapal pengangkut BBM yang layak untuk mengangkut BBM namun juga belum terpenuhi.
“Selain itu, BBM bersubsidi jangan dijual kepada industri agar jangan sampai para pengusaha membeli BBM bersubsidi sehingga masyarakat tidak mendapatkan BBM bersubsidi,” tuturnya.
Simon meminta agar kelangkaan BBM harus ditelusuri kenapa BBM dikatakan langka padahal kuotanya setiap hari dikirim sesuai dengan permintaan bupati Lembata karena dirinya sudah menjaminnya.
“Jangan sampai BBM yang ada dibeli oleh para pengusaha untuk keperluan kendaraan yang mengerjakan proyek serta bisa juga ditimbun.Harus diselidiki ini kenapa BBM di Lembata dikatakan langka,” ucapnya.
Jangan sampai ada permainan tandas Simon, sehingga kebutuhan masyarakat tidak tersedia sebab sudah habis untuk keperluan pengusaha yang seharusnya membeli BBM industri bukan BBM subsidi.
“Kami pada prinsipnya mengawal pengiriman BBM yang mana kuotanya sesuai permintaan bupati Lembata. Kami tidak halang-halangi pengirimannya setiap hari dan kalau dibilang langka saya juga bingung kenapa dan ini harus diselidiki,”pintanya.
Ada 3 hal yang harus dilakukan bupati Lembata sebut Simon, yakni menyiapkan kapal pengangkut BBM yang layak, membuka SPBU dan pemisahan penjualan BBM subsidi dan BBM industri.
“Jadi kami tidak batasi muatan kapal sebab bupati Lembata sudah tanda tangan surat pernyataan dan akan bertanggungjawab bila terjadi sesuatu pada kapal pengangkut BBM tersebut terkait muatannya,” terangnya. (*/bp)
======
Foto: Antrian panjang para pembeli BBM di AMPS Lamahora, Lewoleba, Lembata
