NTTsatu.com – MAUMERE – Pemerintah di bawah kepemimpinan presiden RI Joko Widodo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, anggaran subsidi mencapai Rp.224,3 triliun. Anggaran tersebut naik 43,59 persen jika dibandingkan APBN 2018 yang hanya Rp156,2 triliun.
Peningkatan anggaran subsidi ini penting karena merupakan belanja APBN yang langsung dirasakan masyarakat miskin di Indonesiaa. Ini sama dengan subsidi sosial bagi masyarakat.Pemebrian subsidi ini meningkat setiap tahunnya.
‘Dana bantuan sibsidi ini harus dipergunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemerintah tidak menggunakan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetapi semua dana bantuan ditransfer ke rekening penerima,” ujar Johnny G.Plate, anggota DPR RI, Sabtu (26/1/2019).
Saat bertatap muka dalam kunjungan kerja bersama masyarakat kecamatan Nita kabupaten Sikka di aula Kopdit Suber Huter, Johnny meminta agar bantuan tersebut dipergunakan sebaik mungkin.Dananya jangan dipergunakan untuk sesuatu yang tidak produktif.
Dirinya mencontohkan, setelah pulang mengambil dana tuna BLT dari kantor pos,uang tersebut tidak sampai ke rumah tetapi habis di jalan. Uangnya dipergunakan kepala keluarga untuk main judi ataupun beli minuman keras.Kebiasaan buruk ini harus dihilangkan.
“Dana desa pun harus dipergunakan sebaik mungkin dan bijak serta habis terpakai untuk kepentingan masyarakat desa.Sisihkan juga sebagian dana untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” pesannya.
Johnny menyebutkan, jika sebuah BUMDes berkembang dan memiliki modal hingga Rp.1 miliar maka bisa meminjam uang dari bank.Bayangkan kalau modal BUMDes Rp.1 miliar ditambah pinjaman Rp.2 miliar dan dana desa Rp.1 miliar maka ada Rp.4 miliar uang yang berputar di desa.
Ini tentunya kata Sekjen partai Nasdem ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa. Bila 147 desa di kabupaten Sikka memiliki BUMDes berupa toko yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat maka akan ada 147 toko di kabupaten Sikka.
“Ini sebuah korporasi yang besar sekali. Mana ada sebuah pengusaha di daerah ini yang memiliki 147 toko. Tentunya ini akan memajukan ekonomi di desa.Untuk itu dana desa jangan dikorupsi,” tegasnya.
Menjawab pertanyaan Eman Rano warga Nita terkait data penerima bantuan yang tidak akurat, Johnny menjelaskan, saat rapat dengan menteri Keungan, kepala Bappenas dan kepala BPS minggu lalu dirinya pun menanyakan soal temuan di masyarakat soal protes tersebut.
Kepala BPS sebutnya, mengatakan bahwa data yang ada di BPS tersebut berdasarkan hasil pendataan oleh suveyor BPS di lapangan.Untuk itu, Johnny meminta agar masyarakat menyampaikan data akurat saat ditanyai tim survey.
“Kita harus memberikan jawaban yang benar sesuai dengan kenyataan yang ada agar bisa mendapatkan bantuan. Tenaga survey pun direkrut dari masyarakat lokal di daerah tersebut,” ungkapnya.
Terkait harga kopra yang anjlok, Caleg Nomor 1 partai Nasdem Dapil NTT I ini pun menjelaskan, harga komoditi tergantung kepada mekanisme pasar. Presiden, gubernur, bupati, walikota atau siapapun tidak bisa menentukannya kecuali seperti harga BBM dan lainnya.
Johhny pun berpesan agar masyarakat memperhatikan kualitas produk agar harga jualnya lebih bagus. Selain itu, harus mulai untuk memproduksi barang setengah jadi bukan bahan mentah agar bisa mendapatkan uang yang lebih banyak.
“Misalanya kelapa, selain kopra bisa juga membuat arang dari batok kelapa atau sabuk kelapa yang banyak dibutuhkan pasar ekspor atau dikirim ke luar negeri.Pemerintah daerah harus memfasilitasi dan memberikan pengetahuan soal ini kepada masyarakat,” pesannya.
Dalam tatap muka tersebut hadir sekitar 300 warga di kecamatan Nita baik orang tuan maupun anak muda. Usai pertemuan warga menyerbu Johnny Plate untuk berfoto bersama.
Hadir dalam pertemuan tersebut ketua tim kampanye dan pemenangan Jhonny Plate, Philip Gobang, wakil ketua DPRD NTT dan juga sekjen DPW partai Nasdem NTT Alexander Take Ofong, ketua DPD Nasdem Sikka Yoseph Ansar Rera beserta isteri. (ed)
======
Foto: Johnny Plate Saat bertatap muka bersama masyarakat kecamatan Nita kabupaten Sikka di aula Kopdit Suber Huter, Sabtu, 26 Januari 2019
