Selasa, 21 Mei 2019

news flash

Baru Tiga Kabupaten di NTT Sudah Cairkan Dana Desa

April 27th, 2019 | by Bonne Pukan
Baru Tiga Kabupaten di NTT Sudah Cairkan Dana Desa
Ekbis
0

NTTsatu.com – KUPANG – Hingga bulan April 2019 ini, baru tiga kabupaten dari 21 kabupaten di NTT yang sudah mencairkan dana desa tahun anggaran 2019. Tiga kabupaten itu masing-masing Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. Tiga kabupaten itu pun belum semua desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT, Sinun Petrus Manuk yang dihubungi di Kupang Sabtu, 27 April 2019 mengakui hal itu. Dia mengakui juga kalau ada hambatan dalam proses pencairan dana desa tersebut antara lain belum ditetapkannya peraturan desa (Perdes).

Dijelaskannya, ternyata belum semua desa dapat dengan mudah dan cepat mencairkan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat. Untuk provinsi NTT, hingga akhir April 2019 masih sebanyak 2.978 desa dari total 3.026 desa belum mencairkan dana desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) kabupaten ke rekening kas desa (RKD).

“Baru sebanyak 48 desa yang sudah transfer dana desa dari RKUD kabupaten ke RKD tersebut. 48 desa itu tersebar di tiga kabupaten, yakni kabupaten Manggarai sebanyak 15 desa dengan realisasi sebesar Rp 2.972.287.962, atau 1,99 persen dari alokasi dana desa Rp 149.132.954.000. Kemudian kabupaten Manggara Barat empat desa, pencairan dari RKUD – RKD sebesar Rp 723.945.400 (0,49 persen) dari alokasi dana desa Rp 147.987.069.000, serta kabupaten Manggarai Timur sebanyak 29 desa, realisasi pencairan dari RKUD – RKD Rp 6.407.525.600 (3,24 persen) dari total alokasi dana desa Rp 198.015.408.000,” jelas Manuk.

Foto: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT, Sinun Petrus Manuk

Sedangkan 18 kabupaten belum melakukannya karena berbagai kendala. Kendala itu antara lain keterlambatan penetapan Perdes yang mengatur tentang APBDes.

Alur penyaluran dana desa tersebut jelas mantan Kadis Kebudayaan NTT itu, dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rek kas daerah (RKUD) kabupaten dalam gelondongan untuk alokasi per desa berdasarkan rumus –rumus yang ada. Kemudian dari RKUD kabupaten setelah masuk gelondongan, bupati menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) untuk alokasi per desa. Setelah itu dilaksanakan musyawarah desa untuk menyusun Perdes yang didalamnya Perdes tentang APBDes.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas PMD NTT akan memberikan teguran kepada kepala desa yang tidak membuat laporan bulanan, baik secara kelembagaan maupun perorangan (pendamping dana desa).

“ Kami sedang menghimpun laporan akhir dari berbagai program yang dilaksanakan di desa–desa. Sebagai hitungan realisasi dana desa yang masuk ke desa,” ujar mantan penjabat bupati Lembata ini.

Ia menambahkan, total dana desa sejak digulirkan ke NTT sudah mencapai Rp 10.592.633.200.000. Untuk tahun 2018, dana desa yang disalurkan sebesar Rp 2.254.545.916.000, dengan realisasi 99,33 persen.

“ Uang yang mengalir ke desa terlalu banyak, tapi apakah karena perencanaan yang tidak tertib sehingga belum terasa sungguh uang triliunan rupiah, tapi tidak menekan angka kemiskinan NTT. Angka kemiskinan di NTT masih tetap pada 21,38 persen,” kata Pieter Manuk.

Ia juga menyampaikan capaian dana desa bidang pembangunan tahun 2018, yaitu menunjang aktivitas ekonomi masyarakat terdiri dari jalan desa 2.324.913 meter, jembatan 561 meter, pasar desa 19 unit, rumah layak huni 9.442 unit, tambatan perahu 6 unit, embung 385 unit, irigasi 298 unit.

Sedangkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa teridiri dari yakni penahan tanah 861 unit, air bersih 4.057 unit, MCK 4.903 unit, Polindes 152 unit, drainase 121.130 meter, PAUD 977 kegiatan, Posyandu 453 unit, dan sumur 669 unit. (*/bp)

Komentar ANDA?