KUPANG. NTTsatu – Mantan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) yang kini menjabat sebagai wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Benny Alexander Litelnoni mengakui kalau dia pernah mengeluarkan sejumlah memo untuk pencairan dana Bantuan Sosial tahun anggaran 20l0 yang dikelola Bagian Sosial Setda TTS.
Dalam persidangan kasus korups dana Bansos di Pengadilan Tipikor Kupang, Senin, 09 Maret 20l5 yang dipimpin Hakim Ketua Ida Bagus Dwiantara didampingi hakim anggota masing-masing Jult Lumban Gaol dan Anshory Saefuddin, Benny mengakui, memo yang dikeluarkannya itu karena kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak.
Menjawab pertanyaan hakim yang mengejar Benny dengan sejumlah pertanyaan menyudutkan misalnya surat keputusan Bupati bahwa yang berhak menyetujui besaran dana dan siapa penerima harus diputuskan oleh Bupati, Benny mengakui, apa yang dilakukan itu karena kebutuhan yang sangat mendesak.
“Bisa dilakukan oleh wakil Bupati tanpa rekomendasi Bupati sejauh jelas peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penerima,” kata Benny Litelnony.
Dikejar dengan pencairan dana untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten TTS, sebesar Rp 50 juta dan Benny menerima sebesar Rp 25 juta hanya karena memo wail bupati tersebut, Benny mengatakan dana itu dipergunakan untuk mengikuti dua kegiatan di Jakarta dan sekali di Kupang. Penggunaan dana itu juga sudah dipertangungjwabkan.
Namun ketika Jaksa Penuntut Umum mengejarnya lagi bahwa pertanggungjawaban dana Rp 50 juta untuk BNN Kabupaten TTS itu tidak ditemukan, Benny tidak bisa mengatakan dengan jelas. Dia hanya menyatakan, dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukan.
Untuk diketahui, kasus Dana Bansos TTS tahun 20l0 sebesar Rp 2 miliar lebih dan didga disalahgunakan dan merugikan negara sebesar Rp l70 juta. Kasus itu mengantar Marthen Tafui menjadi terdakwa. Pengeluaran Rp l70 juta yang merupakan kerugian negara itu semuanya dicairkan atas memo wakil Bupati Benny Alexader Litelnony. (bop)
