NTTsatu.com -KUPANG – Moratorium merupakan langkah strategis pemerintah untuk melawan pelaku perdagangan orang di NTT. Hal ini menjadi langkah sangat positif yang mesti dilakukan ke depannya.
“Dua hal strategis terkait Moratorium TKI yang disampaikan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat pidato perdananya di kantor DPRD NTT, merupakan bentuk perlawanan atau perang antara pemerintah dan masyarakatam NTT terhadap pelaku perdangan orang dan TKI Ilegal serta Sebagai upaya pembenahan tata kelola palayanan TKI dari proses perekrutan, proses pelatihan dan penempatan TKI yang akan bekerja,” tegas Kadis Nakertrans Provinsi NTT, Bruno Kupok, Kamis (13/09) di ruang kerjanya.
Dengan adanya hal tersebut mempertegas bahwa pemerintah NTT melawan pelaku praktek perdagangan Manusia yang selama ini sudah menjadi hal serius di daerah ini.
Sebagai Dinas yang menangani ketenaga kerjaan, pihaknya sangat mendukung kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan oleh Gubenur NTT terkait kebijakan moratorium TKI dan juga menjadi langkah untuk terus berbenah melawan praktek-praktek ilegal.
“Kami terus bekerja keras, kami terus memperketat satgas agar tidak adalagi masyarakat yang menjadi TKI tanpa melalui prosesur, karena TKI harus memiliki keahlian serta memiliki bahasa yang baik untuk bekerja,” imbuhnya.
Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat dengan seluruh instansi terkait dari jajaran kecamatan, kabupaten dan tingkat provinsi untuk mensinkronkan kebijakan moratorium tersebut. (amb/bp)
Foto: Kadis Nakertrans NTT, Bruno Kupok
