Jumat, 13 Desember 2019

news flash

Delegasi Komite III DPD RI Apresiasi Pariwisata dan Disabilitas

November 12th, 2019 | by Bonne Pukan
Delegasi Komite III DPD RI Apresiasi Pariwisata dan Disabilitas
Polkam
0

NTTsatu.com – KUPANG – Sebanyak 12 Anggota DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kupang Nusa Tenggara Timur pada Selasa (12/11/19) dalam rangka pengawasan atas pelaksaan undang-undang pariwisata dan penyandang disabilitas.

Delegasi Komite III dipimpin oleh Evi Apita Maya, Senator asal NTB yang beberapa waktu lalu sempat viral karena dituduh mengedit foto berlebihan untuk kepentingan kampanye.

Rombongan tiba di kantor Gubernur pada pukul 10.00 WITA, dan langsung menggelar rapat dengan Pemprov NTT serta para pemangku kepentingan di bidang pariwisata dan disabilitas.

Dalam pengantarnya, Evi terlebih dahulu memperkenalkan para senator yang hadir. Mereka adalah Hilda Manafe (NTT), Silviana Murni (DKI Jakarta), Eni Sumarni (Jawa Barat), Abdi Sumaithi (Banten), WTP Simarmata (Sumut), Fernando Sinaga (Kaltara), Andi Nirwana (Sultra), Iskandar Muda Baharuddin Lopa (Sulbar), Mirati Dewaningsih (Maluku), Suriati Armayin (Malut), dan Yance Samongsabra (Papua Barat).

Rapat yang berlangsung selama dua jam tersebut, rupanya alot mendiskusikan kebijakan Pemprov NTT dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata, serta penanganan para penyandang disabilitas yang masih tergolong tinggi.

“NTT adalah wilayah yang punya potensi pariwisata besar yang tidak hanya populer di kalangan pelancong nusantara, tapi juga sudah mendunia. Sejumlah pesohor tercatat pernah berlibur di sini,” ujar Evi sambil mengutip nama artis Hollywood dan legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi yang pernah berlibur di Labuhan Bajo beberapa waktu yang lalu.

Menurut Evi, Kunjungan Wisata ke NTT dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karenanya perlu ada perhatian serius Pemprov. kaitannya dengan pengembangan sarana dan prasarana.

“Pada tahun 2016, jumlah kunjungan wisata ke NTT mencapai 83.712 orang. Terdiri dari wisatawan asing dan wisatawan lokal. Pada tahun 2017, naik drastis ke angka 111.749 wisatawan. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan lagi sehingga mencapai 163.807 wisawatan,” paparnya.

Ditambahkan sebagai daerah kepulauan, NTT semestinya punya daya tarik. Buktinya ada begitu banyak objek wisata yang terdata dan belum terdata. Jika dimkasimalkan dampaknya sangat luar biasa.

“NTT memiliki 433 objek wisata yang tersebar di 22 kabupaten kota dengan tema yang sangat beragam. Tidak hanya wisata alam, tapi juga wisata budaya, wisata edukasi, dan lain sebagainya. Banyaknya objek wisata yang berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang, pasti memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat NTT. Semakin besar jumlah kunjungan wisata ke NTT, tentu semakin besar pula dampak positifnya bagi peningkatan ekonomi rakyat,” terang Evi.

Sementara terkait penyandang disabilitas di NTT yang masih tinggi, kata Evi, perlu mendapatkan perhatian khusus.

“Menurut data BPS, jumlah penyandang disabilitas di NTT adalah 30.400 orang, sementara menurut Dinas Sosial provinsi, jumlahya sebanyak 36.600 orang. Yang jelas, berdasarkan hasil survei ekonomi dan sosial tahun 2018, presentase penyandang disabilitas di NTT berjumlah 1.445.” jelasnya.

Angka-angka tersebut memang penting, manun Evi menegaskan bahwa yang lebih penting dari angka-angka itu adalah sejauh mana komitmen Pemprov NTT untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para penyandang disabilitas. Pasalnya, undang-undang mengamanatkan agar penyandang disabilitas diberi perhatian dan perlakuan khusus.

“Dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan Komite III dengan ketua asosiasi penyandang disabilitas, terungkap bahwa mereka mengeluhkan adanya stigma negatif serta perlakuan diskriminatif dari masyarakat. Oleh karena itu, mereka meminta anggota DPD RI untuk concern memperhatikan nasib para penyandang disabilitas,” tandas senator asal NTB tersebut.

Pemprov. NTT dengan seluruh stakeholder justru berharap tekanan dan intervensi DPD RI agar ke depan terkait peningkatan keparwisataan NTT serius dilakukan  agar bisa menjadi destinasi wisata baru. Sementara persoalan Disabilitas Pemprov. juga berharap DPD RI bisa memberi nilai lebih dalam hubungannya dengan peningkatan anggaran keberpihakan agar pada gilirannya ada pengatasan atas persoalan dissbilitas di NTT (*/tim)

Komentar ANDA?