NTTsatu.com – LARANTUKA – Forum rapat gabungan komisi DPRD Flores Timur akhirnya mencoret alokasi anggaran penyelenggaraan Tour de Flores sebesar Rp 1,3 miliar. Forum gabungan komisi menghendaki evaluasi pelaksanaan Tour de Flores yang selama dua tahun penyelenggaraan telah menguras anggaran dari APBD Flotim sebesar Rp 3 miliar lebih.
Hal itu mengemuka dalam rapat gabungan komisi DPRD Flotim di ruang rapat Balai Gelekat Lewotana, Jumat (24/11) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Flotim Robert Rebon Kreta didampingi Yoseph Sani Betan, Ketua Dewan dan Wakil Ketua Dewan Mathias Weron Enai.
Setelah melalui perdebatan panjang dan alot, serta mendengarkan penjelasan dari tim anggaran pemerintah daerah, pimpinan rapat kemudian menjatuhkan palu untuk mendrop alokasi anggaran Tour de Flores sebesar Rp 1,3 miliar yang masuk dalam anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Mikael Kolin, anggota gabungan komisi dalam rapat itu mengatakan, dalam rapat perubahan APBD 2017 lalu, pemerintah berjanji mendatangkan event organiser (EO) pelaksana Tour de Flores untuk evaluasi namun janji dan evaluasi belum dilakukan hingga saat ini.
“Cukup sudah membiayai dua tahun anggaran dan anggaran bisa digunakan biayai pembangunan sarana prasarana menuju objek wisata. Kami minta dinas anggarkan promosi yang biayanya tidak terlalu besar,” katanya.
Ia menegaskan perlu pula mengevaluasi sarana prasarana di objek wisata yang masih sangat minim. Sebab, fasilitas sarana prasarana yang minim akan menyulitkan orang berkunjung ke objek wisata yang ada. Ia mencontohkan, jalan tidak tersedia menuju Waibela. Selain itu, manajemen pengelolaan retribusi di objek wisata pun belum diatur namun pemerintah masih saja ingin mengalokasikan dana Tour de Flores.
“Lebih baik gunakan promo yang murah meriah. Tour de Flores ini juga program dari mana tidak jelas hanya karena lokasi di Flores seluruh kabupaten dilibatkan. Jadi anggaran dikeluarkan dan dinas anggarkan dana promo yang murah meriah,” tegas Kolin.
Apalagi, lanjutnya, dampak ikutan seperti pembangunan jalan adalah bagian dari program Presiden Jokowi yang kebetulan diluncurkan bersamaan dengan pelaksaan Tour de Flores. Karena itu, ia tetap meminta agar anggaran Tour de Flores didrop dan digunakan untuk pembenahan objek wisata.
Ignas Boli Uran, anggota rapat gabungan komisi lainnya menegaskan, dari aspek keberpihakan anggaran, Dewan selalu tidak setuju dengan angaran Tour de Flores.
Menurutnya, bukan soal promosinya yang tidak disetujui tetapi eventnya. Sebab, untuk promosi pariwisata menghabiskan sampai Rp 100 miliar lebih dan dari evaluasi bersama pemerintah kabupaten semua sepakat agar tak lagi dialokasikan anggaran.
Ia meminta agar pemerintah segera mengundang EO penyelenggara Tour de Flores untuk melakukan evaluasi guna membicarakan cost sharing.
“Kalau sepenuhnya didanai dari APBD maka harus dihilangkan. Harus ada cost shraing antara EO dengan pemkab,” tegas Uran.
Sebab, ia menilai ajang promosi melalui event Tour de Flores menghabiskan anggaran yang begitu besar namun dampaknya sangat kecil.
Asisten II Sekda Flotim yang juga Plt Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Petrus Pameng Liku menjelaskan, sejak APBD 2017 terus diberikan catatan terkait kegiatan Tour de Flores. Dari aspek dampak riil diakuinya memang belum lihat benar dalam dua tahun ini. Namun, festival dan tour seperti ini juga ada nilai manfaat dan terus dilakukan sembari menggagas festival lain dalam rangka promosi pariwisata Flotim.
Ia mengakui, sejauh ini retribusi dari objek wisata hanya berkisar Rp 20-25 juta tapi ada juga penerimaan dari pajak hotel, retoran, penjualan cindera mata yang juga merupakan pendapatan yang diiterima daerah. Apalagi, event Tour de Flores merupakan event yang sudah diketahui Pemerintah Pusat.
Forum rapat akhirnya tetap sepakat mendrop anggaran Tour de Flores sambil menanti evaluasi EO Tour de Flores. (*/bp)
