FPR Gelar Demo Lawan Segala Bentuk Monopoli Tanah Dan Tanggung Jawab Terhadap Kekeringan di NTT

0
259

NTTsatu.com – KUPANG –  Front Perjuangan Rakyat Nusa Tenggara Timur (FRP NTT) hari ini, Rabu, 5 Pebruari 2020 menggelar aksi demo membawa serta puluhan petani dari desa Bena dan Pollo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di Kantot Gubernur NTT dan Kantor DPRD NTT.

Koordinator FPR NTT, Fadly Anetong menyampaikan mereka tergerak untuk memperjuangkan kepentingan rakyat karena banyak persoalan yang terjadi di daerah yang disebut sebagai lokasi penyandang ekonomi di kabupaten TTS itu semakin tidak jelas. Mereka mengetahui hal itu karena masyarakat mengeluhkan betapa kerja mereka tidak dihargai dengan baik.

Cura hujan yang rendah membuat aktifitas masyarakat di kecamatan Amanuban Selatan yang menggantungkan pertaniannya pada curah hujan menjadi terhambat dan berdampak pada hasil pertanian yang berkurang.

Pengaran sawah yang berasal dari bendungan Bena seluas 3.515 ha yang sumbernya berasal dari sungai  Noelmina. Namun masalah yang terjadi adalah penyumbatan irigasi yang menghambat pembagiab air ke Bena dan Pollo  dengan luas 2.700 ha terhambat.

“Masyarajat selalu berjuang dengan cara sendiri sedangkan pemeritah tidak perduli. Kita sekarang berjuang agar pemerintah juga mempunyai perhatian terhadap apa yang sudah kita lakukan,” kata Fadly Anetong.

Selain menggelar aksi demo, FPR NTT juga membawa enam tuntutan mereka kepada berbagai pihak yang menurut mereka bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Enam tuntutan itu sebagai berikut;

1. Petugas PPA dan POB dari desa lain harus segera diganti dengan anak desa karena sangat tahu luas areal persawahan disamping otu akrab dengan petani pesawa.

2. Menolak manajemen lapangan karena tidak berkomunikasi dengan petani (P3A, GP3A, IP3A)

3. Pemerintah provinsi NTT dan Pemkab TTS harus membentuk tim pengawas untuk mengawasi kinerja petuas PPA dan POB dan bila perlu libatkan pemerintah kecamatan, desa  dan organisasi petabi pesawah.

4. Gubernur NTT harus bertanggung jawab atas persoalan irigasi yang berdampak pada bencana kelaparan

5. Gubernur NTT harus bertangung jawab atas kekeringan yang berdampak pada ancaman kelaparan di desa Nena dan Pollo

6. Gubernur NTT harus memberikan tanggap darurat atas minimnya intensitas curah hujan yang berdampak pada gagal panen.

Foto: FPR NTT bersama masyarakat Bena dan Pollo saat gelar akai demo di DPRD NTT, Rabu, 05/02/2020

Gagal Bertenu Gubernur

FPR NTT yang lebi dahulu di kantor Gubernur tidak diperkenankan bertemu gubernur dan mereka akhirnya  bergerak di DPRD NTT. Di gedung ini mereka diterima komisi IV DPRD NTT.

Komisi IV yang menugaskan Yohanes Derosari berama teman-teman menerima mereka untuk saling memberikan masukan. Terjadilah saling terbuka antara FPR NTT dan Komisi IV saat itu.

Yohanes mengatakan, besok Kamis, 6/2/2020 mereka akan kunjungan ke Malaka dan melintasi Bena dan pasti akan bertemu masyarakat disana. Karena itu dia berharap agar akan ada pembicaraan di Bena nantinya.

“Kita pasti akan bertemu dengan camat dan para kepala desa disana. Kita berharap akan ada suasana yang mencair demi sebuah kebersaan,” kata Yohanes. (bp)

Komentar ANDA?