KUPANG, NTTsatu.com – Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno mengatakan, rencana pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk membangun jembatan Palmerah yang menghubungkan pantai Paloh di Larantuka dengan pantai Tanah Merah di Adonara Barat harus dipikirkan secara matang. Karena apa untungnya kegiatan tersebut.
“Kita perhatikan dulu infrastruktur jalannya. Di Adonara saya dapat laporan, hampir semua ruas jalan di pulau itu masih sangat memprihatinkan. Kalau itu benar, maka sebaiknya dana sebesar Rp 700 miliar lebih itu digunakan untuk membangun jalan di sana,” katanya di Kupang, Selasa, 16 Juni 2015.
Menurut Anwar, dia mendengar informasi kalau dana yang akan digunakan untuk membangun jembatan Palmerah itu merupakan bantuan dan hiba dari pemerintah Jepang. Namun kemudian ada informasi baru yang bergeser bahwa belum ada kepastian dari pemerintah Jepang, sehingga Pemprov NTT sedang berjuang untuk mendapatkan dana dari APBN.
“Bagi saya, mau dana dari mana itu bukan soal, tetapi sebaiknya perhatikan jalan raya di pulau Adonara. Adonara sudah memiliki Pelabuhan penyeberangan Feri di Deri, pelabuhan umum di Waiwerang dan beberapa pelabuhan lainnya seperti di Waiwadan. Kemudian mau bangun bandara dan jembatan Palmerah. Saya semakin heran,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PU Provinsi NTT, Andre Koreh mengatakan, rencana pembangunan jembatan Palmerah saat ini sudah sampai pada tahap studi kelayakan dan melakukan sosialisasi untuk membangun Palmerah di Flotim. Pembangunan jembatan Palmerah yang menghubungkan pulau Flores di bagian timur dan pulau Adonara harus jadi. Pasalnya jembatan ini akan menghidupkan arus transportasi dan akan menggerakkan sektor lainnya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah provinsi akan terus berjuang agar pembangunan jembatan Palmerah yang menghubungkan Pantai Paloh di Larantuka dan Tanah Merah di Adonara Barat harus jadi dan mesti dibangun. Ini kami lakukan agar bisa menggerakkan seluruh roda perekonomian yang selama ini sering tersumbat, karena macetnya jalur transportasi,” katanya.
Menurutnya, pemerintah provinsi sudah mengucurkan dana untuk studi kelayakan. Dan hasil studi kelayakan itu akan menjadi acuhan untuk mengajukan bantuan dana dari pemerintah pusat dan dari pihak lain seperti Pemerintah Jepang.
Dikatakannya, beberapa bulan lalu, Gubernur Frans Lebu Raya sudah melakukan presentasi langsung di hadapan Pemerintah Jepang dan Jepang sendiri sudah menyatakan kesediaan untuk membantu. Karena itu, peluang itu harus direbut. (iki)
