Sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah membocorkan gambaran calon menterinya.
Ada menteri berusia muda, ada kementerian baru, ada menteri yang dipertahankan, ada pula menteri yang keluar dari kabinet dan diberi posisi lain.
PDI Perjuangan atau PDIP sebagai partai yang memberikan porsi dukungan terbesar kepada Jokowi disebut-sebut akan mendapatkan jatah menteri yang lebih banyak dibandingkan partai pendukung Jokowi lainnya di Pilpres 2019.
Apalagi PDIP merupakan partai pemenang Pemilu 2019.
Pada Kongres V PDIP yang diselenggarakan di Bali Juli 2019 lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jokowi sudah memberi sinyal PDIP akan mendapatkan jatah kursi menteri terbanyak.
Bahkan pada kesempatan itu, Eks Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan partainya mengajukan 10 nama calon menteri ke Jokowi.
Nama-nama calon menteri dari PDIP sudah ada di kantong Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Yang jelas sudah ada di kantong ketua umum. Kita juga sudah bahas tertutup, terbatas,” kata Puan.
Minimal 4 jatah PDIP
Dikonfirmasi hal tersebut, Pengamat Politik M Qodari menduga PDIP akan mendapatkan minimal 4 kursi menteri dari Jokowi.
Di luar itu, menurut Qodari, bisa saja PDIP mendapatkan kursi menteri yang lebih dari 4 jika muncul kalangan profesional yang didorong PDIP.
“Mungkin ada calon menteri dari profesional tapi di-endorse PDIP,” ujar Qodari, Selasa (8/10/2019).
Menurut Qodari, jika mengacu pada pernyataan Jokowi maka jatah kursi menteri dari parpol di kabinet mendatang terbilang sedikit.
Dari 34 kursi menteri sebanyak 45 persen diantaranya jatah untuk parpol.
“Dengan demikian kursi dari partai cuma 15 orang,” ujar Qodari.
Sementara parpol pendukung Jokowi di Pilpres 2019 terbilang banyak yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, Hanura, PBB, PKPI, PSI, dan Perindo.
Lalu siapa calon menteri dari PDIP?
Qodari memperkirakan nama-nama calon menteri dari PDIP tentu yang ‘dekat’ dan dipercaya oleh Megawati.
Menteri yang memiliki track record bagus dan memiliki kemampuan kepemimpinan serta loyalitas terhadap partai.
Apalagi karena ketua umum partai diberikan kewenangan mengusulkan nama-nama calon menteri meskipun keputusan tetap berada di tangan Jokowi.
“Saya pikir untuk nama-nama calon menteri dari PDIP harus dari kantong dan dekat Bu Mega. Bukan dekat Jokowi,” ujar Qodari dengan nada bercanda.
Menurut Qodari, publik bisa menebak nama-nama seperti Ryamizard Ryacudu dan Budi Gunawan sebagai orang-orang dekat Megawati diperkirakan kembali akan menjadi menteri Jokowi pada periode mendatang.
Saat ini Ryamizard masih menjabat menteri pertahanan RI dan Budi Gunawan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Selain itu, Qodari menyebut orang kepercayaan Megawati seperti Eriko Sotarduga bisa jadi masuk kandidat kuat calon menteri.
“Atau nama-nama lain yang dekat dan Puan Maharani dan Prananda Prabowo,” kata Qodari.
Dua orang penting di dekat Megawati seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan putra Megawati yakni Prananda Paloh diprediksi tidak diajukan sebagai menteri Jokowi.
Menurut Qodari, Hasto dipercaya Megawati untuk mengurus PDIP Perjuangan apalagi jabatannya sebagai Sekjen PDIP sangat penting dan strategis.
“Prananda Paloh juga bertugas urus partai. Juga bukan tipe eksekutor. Prananda itu itu tipe pemikir, ideolog,” ujar Qodari.
5 Menteri ini Dipastikan Tak Menjabat Lagi
Sejumlah menteri yang beberapa hari lalu mengundurkan diri dipastikan tak akan masuk dalam kabinet Jokowi-Maruf.
Mereka antara lain mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.
Puan dipastikan tak lagi menjadi menteri setelah dia terpilih sebagai Ketua DPR.
Yasonna Laoly diperkirakan juga tak akan menjadi menteri karena memilih menjadi anggota DPR.
Sementara Imam Nahrawi dipastikan tak akan berada di kabinet baru karena menjadi tersangka di KPK kasus korupsi.
Selain tiga nama itu, beberapa nama menteri lainnya diperkirakan tak masuk masuk dalam kabinet karena berpotensi terkena kasus hukum.
Mereka yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem. Kementerian keduanya, terjerat kasus korupsi di KPK. (*/tim)