Kamis, 26 April 2018

news flash

J-PIT, FMN dan ITA PKK Serukan Empat Masalah Krisual di NTT

Desember 12th, 2017 | by Bonne Pukan
J-PIT, FMN dan ITA PKK Serukan Empat Masalah Krisual di NTT
Hukrim
0
Foto: Aksi J-PIT, FMN dan ITA PKK memperingati Hari HAM di Flobamora Mall, Senin, 11 Desember 2017 malam

NTTsatu.com – KUPANG – Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT), Front Mahasiswa Nansional (FMN) dan Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITA PKK)  bekerjasama menyelenggarakan kampanye kreatif dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang jatuh pada 10 Desember 2017.

Kegiatan yang diselenggaraan di Flobamora Mall, Senin, 11 Desember 2017 malam itu mengambil tema “Keadilan bagi Manusia dan Bumi NTT dengan sasaran kampanye adalah masyarakat umum yakni pemuda/i, remaja, orang tua, dan anak-anak.

Dalam kampanye ini, ada empat masalah krusial di NTT yang diangkat yakni perampasan tanah, pendidikan, difabel, dan perdagangan orang.

Soal perampasan tanah di NTT sesuai rilis yang diperoleh media ini, Selasa, 12 Desember 2017 ditulis, di NTT, Perampasan Tanah yang dilakukan Negara melalui Dinas Kehutanan dan Dinas Peternakan Provinsi NTT terhadap Keluarga Beti dan Masyarakat adat Pubabu di Oemofa, Kupang Timur merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yaitu menghilangkan warisan tanah leluhur dan juga berdampak pada akses kehilangan tanah yang merupakan bagian dari kesatuan masyarakat hukum adat dan juga berdampak pada kehilangan sumber makanan dan kehilangan pekerjaan.

Masyarakat lokal yang berjuang untuk mempertahankan tanah dan hutan mereka mengalami diskriminasi terkait akses sosial politik.

Permasalahan ketimpangan struktur penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria akibat massif-nya perampasan dan monopoli, telah menjadi sumber utama dari seluruh masalah rakyat Indonesia, termasuk pemuda mahasiswa.

Pemuda Mahasiswa di NTT tidak akan pernah terbebaskan dari persoalan sempitnya akses dan berbagai persoalan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, di mana kenyataannya hingga abad paling modern saat ini, Pendidikan Indonesia masih terbelenggu oleh sistem pendidikan yang “tidak ilmiah, tidak demokratis dan, tidak mengabdi pada rakyat”.

Masalah Pendidikan: disampaikan, mahalnya biaya pendidikan bukan saja terletak pada penguasaan/monopoli sumber agraria dan perampasan tanah, juga terlihat pada penerapan uang kuliah tunggal yang diterapkan salah satu universitas di NTT pada tahun 2016 adalah berkisar Rp. 500.000,00 – sampai pada Rp. 30.000.000,00, dan Pembukaan jalur khusus yang diterapkan Pergururan Tinggi Negeri (PTN)  untuk penerimaan bagi mahasiswa yang jumlah penerimaan berskala besar sangat mengancam keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta untuk gulung tikar.

Masalah difabel, keberadaan penyandang difable (differently ability) contohnya orang-orang cacat di NTT tidak terlepas dari stigma difable masih kental di kalangan pemerintah sampai pada masyarakat umum. Mereka dianggap sebagai aib, najis, haram, tak berdaya, dan orang-orang yang mendapat hukuman dari Tuhan akibat dosa, baik yang dilakukan oleh mereka sendiri atau oleh orang tua dan nenek moyang mereka.

Stigma seperti ini mengakibatkan mereka sering terabaikan, didiskriminasi dan dieksploitasi. Pemerintah memang telah berupaya dengan mendirikan panti-panti sosial dan sekolah-sekolah khusus. Namun, cara pandang pemerintah terhadap mereka masih berbasis pada belas kasihan, belum dilihat sebagai masalah hak yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

Mereka adalah ciptaan Tuhan yang unik dan juga bagian dari keberagaman di NTT, Indonesia. Karena itu kami berharap mereka tidak disebut sebagai penyandang cacat dan tidak berdaya, melainkan mereka adalah difable, orang dengan kemampuan yang berbeda. Mereka bukan tidak mampu, mereka hanya melakukan dengan cara yang berbeda.

Masalah perdagangan manusia, disebutkan, NTT merupakan daerah darurat perdagangan orang. Maraknya kasus perdagangan orang berkedok TKI/TKW terjadi di dalam negeri dan juga di luar negeri. Penyebab orang bermigrasi ke luar daerah entah dengan tujuan masih di dalam negeri maupun luar negeri tidak terlepas dengan masalah perampasan tanah dan rendahnya kualitas pendidikan yang berdampak pada kurangnya keterampilan diri.

Para korban perdagangan orang seringkali mengalami perlakukan yang sangat tidak manusiawi. Misalnya:  kekerasan fisik, kekerasan psikis: kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan Spiritual.

Aliansi Menolak Perdagangan Orang (AMPERA) mencatat bahwa data korban perdagangan orang  yang meninggal pada tahun 2014 berjumlah 24 orang, tahun 2015 berjumlah 29 orang, tahun 2016 berjumlah 54 orang dan tahun 2017 per November menurut BP3TKI berjumlah 96 orang. Data ini hanya menunjukkan jumlah para korban yang berhasil dipulangkan ke NTT, kebanyakan dari Malaysia. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak korban yangmeninggal, tapi tidak dipulangkan ke NTT  atau juga tidak diketahui keberadaan keberadaan mayatnya.  (*/bp)

Komentar ANDA?