NTTsatu.com – KUPANG – Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengingatkan, agar semua rumah sakit di daerah ini baik pemerintah maupun swasta utuk tidak membedakan pelayanan antara pasien dengan kartu BPJS dan pasien yang membayar langsung saat berobat.
“Saya sudah dengan banyak keluhan masyarakat tentang pembedaan pelayanan di rumah sakit-rumah sakit baik pemerintah maupun swasta terhadap pasien yang berobat dengan kartu BPJS dan pasien yang membayar langsung. Saya ingatkan dan tegaskan stop, karena cara itu tidak baik. Perlakukan semua pasien itu sama,” tegasnya saat memberikan sambutan pada acara
Pendatanganan Perjanjian Kerjasama Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemeritah provinsi NTT di Aula ruang rapat Gubernur NTT, Selasa, 30 Mei 2017.
Gubernur mengatakan, dia akan membentuk tim untuk memantau cara pelayanan seperti itu. Jika ada rumah sakit yang melakukan pembedaan pelayanan maka akan diambil tindakan tegas.
“Kalau untuk rumah sakit swasta yang lakukan hal seperti itu, kita akan cabut ijin operasinya di daerah ini,” tegasnya.
Gubernur mengatakan, tidak ada orang yang ingin sakit namun kujungan orang sakit ke RS semakin meningkat ini karena orang sakit semaki bayak, juga karena kesadaran orang untuk datang dan berobat ke RS. Namun ada juga alasan orang tidak datang ke RS karena ketiadaan biaya.
Dengan alan alasan itulah maka pemerintah memberikan jaminan kesehatan daerah. Karena itu Gubernur berharap agar para bupati da walikota se – NTT harus menganggapinya itu dengan cepat.
“Dalam waktu dekat ini setiap daerah akan membahas APBD tahun 2018, karena itu saya berharap para bupati dan walikota memberikan perhatian untuk masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sehingga mereka bisa terbantu mendapatkan pelayanan kesehatan di RS.
Hal yang sama juga ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Dokter Kornelius Kode Mite kepada wartawan usai kegiatan itu. Dia mengatakan pemerintah harus memberikan perhatian serius pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Penegasan gubernur itu harus diperhatikan dengan baik, karena itu sebagai Kepala Dinas saya akan secepatnya melakukan pemantauan terkait apa yang disampaikan Gubernur itu,” kataya. (bp)
