KUPANG. NTTsatu.com – Kasus yang menimpah lembaga pendidikan tinggi Universtias PGRI KUpang belum berujung jelas. Karena itu, Jumat, 29 Mei 2015 ribuan mahasiswa beserta dosen, pegawai dan alumni Universitas PGRI Kupang, menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD).
Demonstrasi yang digelar itu dengan tuntutan, agar pengaktifan kembali universitas tersebut, setelah sebelumnya dibekukan oleh Kementrian Ristek dan Pendidikan Tinggi.
“Kami mendesak kopertis wilayah VIII dan direktur kerjasama dan kelembagaan dirjen Dikti segera mengaktifkan kembali pangkalan data perguruan tinggi (PDPT) universitas PGRI,” kata koordinator umum unjuk rasa yang juga menjabat Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas PGRI Kupang, Uly Jonathan Riwu Kaho di sela-sela aksi demo.
Mereka juga menuntut kopertis wilayah VIII untuk mencairkan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp 789 juta, karena dana tersebut milik para dosen yang telah berkompetisi dalam hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada skim penelitian dosen pemula, hibah doktor, skim KKN-PPM dan skim Ipteks bagi masyarakat.
“Kopertis juga harus mencairkan dana beasiswa PPA dan bantuan biaya pendidikan peningkatan prestasi akademik bagi mahasiswa PGRI Kupang tahun akademik 2015/2016,” katanya.
Penonaktifan universitas PGRI oleh Dikti dinilai tidak sah, karena laporan yang disampaikan ke Dikti berasal dari yayasan PGRI yang tidak sah yang dipimpin Soleman Radja. “Ketua yasayan PGRI telah dinonaktifkan oleh pengurus PGRI pusat,” katanya. (iki)
