NTTsatu.com – JAKARYA – Tidak kurang dari setahun rakyat Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi, setelah pemilu kepala daerah (pilkada) 27 Juni mendatang. Pesta demokrasi tahun depan adalah pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg).
Sejumlah nama baik dari kalangan tokoh nasional maupun politisi, mulai bermunculan kepublik yang siap bertarung dalam pilpres 2019 mendatang. Salah satunya adalah presiden Joko Widodo.
Belum lama ini bahkan ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, melakukan pertemuan dengan Joko Widodo serta para ketua umum partai lainnya di Istana Batu Tulis, Bogor.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang juga turut hadir dalam pertemuan itu, menyatakan, pertemuan bersama Megawati Soekarnoputri yang berjalan cair itu, juga turut membicarakan mengenai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Joko Widodo dalam pilpres 2019.
“Pembicaraan dengan ibu Megawati itu cukup cair, presiden juga ketemu dengan ketum-ketum yang lain. Dan ini tentunya kaitannya dengan persiapan untuk menghadapi lebaran (kemarin). Juga, pasca pilkada,” ujar Airlangga Hartarto ketika dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (17/6/2018).
Menurut Airlangga, meski demikian hingga kini belum diputuskan siapakah cawapres yang akan mendampingi Joko Widodo pada pilpres 2019 mendatang.
“Sejauh ini belum ada (nama-nama cawapres). Tetapi, antar ketua umum partai dengan ketua umum partai lain. Antar ketua umum partai dengan pak Presiden. Mekanismenya dimana-mana itu sesuai dengan pilihan presiden. Namun, mekanisme dengan partai-partai pengusung yang lain, tentu harus ada komunikasi tertentu dilakukan. Nanti sesudah pilkada mungkin akan dirumuskan,”papar Airlangga.
Airlangga Hartarto menambahkan Golkar sendiri tidak mengajukan sejumlah nama untuk masuk dalam bursa cawapres yang akan mendampingi Joko Widodo pada pilpres 2019.
“Posisinya kedepan ingin memenangkan pemilu legislatif dan pilkada. Dan, mendukung presiden untuk memenangan kontestasi, jadi langkah-langkahnya akan kesana,” tegas Airlangga.
Dibagian lain Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mengatakan, dalam konteks demokrasi, perbedaan harus tetap terjaga. Serta, siapapun yang akan berkuasa memiliki tujuan nasional yang sama yaitu menuju pada masyarakat yang adil dan sejahtera.
“Dalam berbagai kesempatan saya lebih senang menyebut sebagai partner demokrasi (bukan lawan politik). Jika, itu partner maka akan ada hubungan dan harus dijaga. Dalam konteks demokrasi perbedaan tetap terjaga, tetapi tujuan harus tetap terpelihara. Tujuan nasional akan sama, siapapun yang berkuasa menuju pada masyarakat yang adil dan sejahtera,” imbuh Moeldoko.
Melansir Kantor berita politik, RMOL.co, pengurus DPP Partai Golkar, Khalid Zabidi menyatakan, setidaknya ada tiga alasan pertemuan ketua umum PDIP dan Golkar dianggap penting dan strategis.
Diantaranya, PDIP dan Partai Golkar adalah dua parpol dengan peraihan suara terbesar. PDIP jadi pertama dengan suara 18,95 persen dan Partai Golkar terbesar kedua dengan raihan suara 14,75 persen hasil Pemilu 2014 lalu.
Kemudian, PDIP dan Golkar sama-sama mendukung pencalonan kembali Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019 nanti.
Serta, merujuk kepada UU Pemilu bahwa pengusungan capres dan cawapres dalam Pilpres 2019 ditentukan oleh koalisi partai politik untuk memenuhi kecukupan syarat suara sebesar 20 persen. (*/bp)
