Mimpi Merangkai Sinyal, Menggapai Desa Menghapus Stigma Terluar, Tertinggal dan Terbelakang

0
371
Foto: Andre Hugo Parera,Anggota Komisi l DPR RI

Oleh: Marselus Molan

,

SEJAK AWAL April 2018 aktivitas di Dinas Komunikasi dan Informatika nampak lebih sibuk dari hari-hari di tiga bulan sebelumnya. Pimpinan kami nampak serius dan jarang guyon. Memang ada beberapa agenda penting yang harus kami sukseskan di Bulan April ini.

Ada Sosialisasi PNTB dan Daerah Dalam Angka Kerja sama Badan Pusat Statistik dan Dinas Kominfo Lembata yang diselenggarakan pada Kamis, 18 April 2018.  Ada juga Kunjungan Kerja Tim Bakti BP3TI Kementrian  Kominfo tanggal 12-14 April 2018 dan Penyelenggaraan Forum E.Government I tingkat Provinsi yang dilaksanakan di Lewoleba 18-21 April 2018.

Hari itu Selasa, 10 April  2018 pramu tamu kami Ibu Yasinta Ngasi dari ruangan ke ruangan. “Ada perintah rapat di ruang Bapak Kadis,” demikian disampaikan ibu Sinta tanpa berbasa basi. Dalam waktu singkat semua sudah ada di ruang rapat.  Wajah pimpinan nampak serius. Dalam rapat itu kepala Dinas Kominfo Markus Labi,S.Sos memerintahkan ketiga kepala bidang untuk membagi habis  tugas kepada setiap bawahan mulai dari persiapan surat undangan, penjemputan  tamu, Kendaraan tamu  dan operasional kegiatan,  persiapan petugas pada acara pembukaan, cendra mata sampai pada menghantar tamu kembali  ke Bandara. Kepala Bidang Pengelola Teknologi Informasi Marselinus dorong,S.Kom telah merancang panitia kecil untuk kegiatan-kegiatan itu. Tugas pun terbagi habis.

“Siapapun yang datang ke Lembata kita harus memberi  kesan yang baik dan mereka tidak boleh kecewa. Ini demi menjaga nama baik daerah kita.  Dinas kita bergerak dibidang teknologi dan butuh biaya bukan sedikit. Untuk itu siapapun yang ke Lembata menjadi pintu untuk kita memperjuangkan bantuan peralatan teknologi untuk menggapai cita-cita kita membangun teknologi informasi di daerah kita,” kata Kepala Dinas kominfo  membuat suasana nampak tegang.

Usai rapat kami kembali ke ruangan masing-masing. Di atas meja pimpinan Kepala Bidang kami terlihat ada surat yang lampirannya berisi desa-desa kandidat penerima bantuan Base Transceiver Station (BTS) dan bantuan layanan internet untuk desa dan Puskesmas di Kabupaten Lembata.

Segera saya mengambil suratnya dan langsung menemui rekan Kepala Seksi Aplikasi Telematika Vinsensius Lewu. Ama. Kerja keras mendatangi desa-desa menentukan titik koordinat tidak sia-sia. Ini sudah ada bantuan tower. Ia segera mengambil surat dan membacanya. Wajah kami dalam expresi bahagia soalnya sejak Dinas Kominfo Lembata ada, kami optimis suatu saat desa desa yang selama ini tidak bisa menikmati sinyal secara baik harus bisa menikmati.

Segala upaya trus kami lakukan baik komunikasi personal maupun proposal usulan kebutuhan yang selalu disiapkan Kepala Seksi Infrastruktur Yos Daholo,ST untuk  dibawah  pejabat yang bertugas keluar daerah.  Ini sepertinya awal  yang baik untuk mewujudkan impian kami merangkai sinyal menggapai desa desa  agar kita tidak lagi disebut tertinggal, terluar dan terbelakang.

Ibarat gayung bersambut Tim Bakti BP3TI Indonesia bersama Anggota DPR RI Komisi I Andreas Hugo Parera yang dalam kerja Komisinya bermitra dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika pun tiba di Lembata. Selama beberapa  hari di Lembata mereka diagendakan bertemu  dengan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur,ST, berkunjung ke Lokasi wisata Bukit doa dan bukit cinta dan Kampung tradisional penangkapan ikan paus Lamalera.

Sabtu, 14 April 2018  Tim Bakti BP3TI Indonesia bersama Anggota DPR RI Komisi I Andreas Hugo Parera diagendakan bertemu dengan para kepala desa dan Kepala sekolah serta Puskesmas kandidat penerima bantuan Base Transceiver Station (BTS).

Bupati Lembata dalam arahannya menyatakan masalah komunikasi di Lembata adalah sinyal yang terputus-putus. Jika kita jalan ke desa-desa maka sebentar sinyal ada dan sebentar putus lagi. Bupati Lembata  menyambut baik upaya Tim Bakti BP3TI Kementrian Komunikasi membangun 71 BTS dan 64 layanan jaringan internet di sekolah dan Puskesmas di Lembata.

Bupati Lembata memastikan bahwa masalah lokasi di desa-desa itu clear and clean, datang dan siap pasang. “Jika sudah dibangun, rumah kepala desa akan penuh sinyal sehingga  koordinasi tugas ke desa desa menjadi cepat  dan tidak ada alasan tidak ada sinyal lagi,” tandas Bupati sunur.

Anggota  DPR RI komisi I Andreas Hugo Parera menyatakan untuk daerah-daerah di wilayah NTT akan sulit untuk dilirik proveider proveider swasta karena orientasi keuntungan oleh perusahaan. Untuk itu negara dalam hal ini pemerintah pusat berkewajiban untuk membangun sarana Telekomunikasi dengan orientasi pelayanan dasar dibidang infrastruktur telekomunikasi untuk menciptakan rasa keadilan.

Hugo Parera berjanji pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementrian Komunikasi khususnya Direktur Umum Bakti BP3TI yang selama ini mengelola dana Universal Service Obligatin 9USO)  untuk membangun membangun BTS dan layanan internet di Nusa Tenggara Timur. Ia mengakui Lembata dan daerah lain di NTT punya potensi alam dan kekayaan budaya yang menarik namun selama ini kurang di promosikan. Ia mengharapkan jika pemerintah sudah membangun BTS di seluruh Indonesia    masyarakat harus proaktif  dengan menjaga dan memanfaatkan secara baik. Dengan demikian kita tidak lagi tertinggal, terluar dan terbelakang.

Memasuki babak dialog para kepala desa pun angkat bicara. Muhamad Abu kepala desa Leuwayan Kecamatan Omesuri mengkritisi bahwa kebijakan bantuan pemerintah pusat kadang-kadang manfaatnya cuma sesaat  setelah selesai. Ia mencontohkan desa berdering yang pernah ada di desa-desa sekarang tinggal kenangan.

Camat Wulandoni Raimundus Beda pun mengutarakan kekuatirannya bahwa BTS yang akan dibangun nanti jauh dari pusat keramaian dan berada di wilayah terpencil sehingga terjadi gangguan atau kerusakan pasti tidak ada yang memperhatikannya lagi.

Menjawabi kekuatiran para kandidat penerima bantuan Base Tranceiver Stattion (BTS) ini kepala Divisi Hukum dan Humas Latiffah Anun menyatakan, pemerintah pusat terutama Kementrian Kominfo dalam kebijakannya terus melakukan evaluasi dan membuat perubahan-prubahan. Kalau desa berdering itu cuma berusaha untuk orang bisa menelpon tapi BTS ini berkaitan dengan Infrastruktur jaringan telekomunikasi untuk kepentingan yang lebih luas dan besar.

“Kami sudah siapkan tenaga teknisnya yang akan melakukan survey dan pemantauan secara berjenjang di lokasi dimana BTS itu dipasang. Kami juga meminta Dinas Kominfo untuk membantu petugasnya jika turun ke daerah nanti,” kata Ibu Nun.

Ketua Tim Kementrian Kominfo Fadillah Mattar yang baru tiba dalam acara itu mengajak masyarakat di NTT untuk percayakan permasalahan BTS kepada pihaknya.

”Selama saya jadi PNS saat ini adalah saat yang paling capek karena Bapak Presiden menjanjikan sesuatu kita tidak bisa tidur nyenyak jika janji presiden iu belum terrealisasi. Saat ini kami sedang berusaha supaya konektifitas jaringan komunikasi dan formasi tidak saja dinikmati oleh orang Jawa, Bali dan sekitarnya tapi harus dinikmati oleh seluruh rakyat indonesia termasuk daerah Bapak Ibu yng indah ini,  Semua ini untuk menjawabi program Indonesia terkoneksi sinyal 2019,” kisah ibu Fadiilah.

Sekecil apapun usaha atau  niat seseorang untuk  melakukan perubahan dan bila hal yang diniatkan  itu tercapai maka itulah pengabdian yang tulus karena ada dan bermakna bagi orang lain.  Saat ini pemerintah daerah sedang berjuang merangkai sinyal sinyal menggapi desa-desa di seluruh kabupaten Lembata. Semoga usaha dan perjuangan ini akan tercapai mengubah peradaban kita dan kita tidak lagi menjadi terluar, tertinggal dan terbelakang. (m.molan. Kominfo Lembata)

Komentar ANDA?