NTTsatu.com – MBAY – Ketidak hadiran Pemerintah dan DPRD Kabupaten Nagekeo pada acara rapat pleno penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 yang berlangsung di Hotel Pepita Mbay, Kamis (26/7), sungguh disesalkan.
Hal ini disampaikan salah seorang tokoh masyarakat Nagekeo, Charles Jupa, kepada awak media di sela-sela acara pleno penetapan tersebut.
“Padahal di Lembaga DPRD Nagekeo ada 25 kursi, tiga kursinya untuk pimpinan DPRD dan di pemerintah ada Bupati dan Wakil Bupati dan ada asisten, tetapi satupun tidak ada yang mewakili untuk hadir dalam acara pleno tersebut. Sebagai masyarakat saya prihatin, dengan sikap dua lembaga ini,” tandasnya.
Charles menambahkan, Pilkada telah selesai pada tanggal 27 Juni kemarin, sekarang kita secara bersama-sama membuka lembaran baru untuk secara bersama-sama bergandengan tangan menata kota dan membangun daerah Nagekeo agar lebih baik.
“Saya prihatin dengan sikap dari dua lembaga yang tidak ikut hadir dalam acara ini, bukan prihatin pada Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih saat mereka menjabat nanti,”paparnya.
Sebagai masyarakat biasa, lanjut Charles, kita prihatin saja, memang tidak ada pengaruhnya pada hasil Pleno Penetapan KPU, tetapi sebagai masyarakat biasa bertanya, ada apa kok mereka tidak hadir.
Terlepas dari hal tersebut, kata dia, dirinya akan mendukung sepenuhnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk memajukan Nagekeo lebih baik dengan taglainenya “Kita harus berubah”.
“Tentu kami akan bersama memperbaiki dan memajukan daerah Nagekeo lebih baik dari hari kemarin,” tuturnya.
Sementara itu Devisi Hukum Komisioner KPUD Nagekeo, Quirinus Eleuterius, saat ditemui awak media di Hotel Pepita menyampaikan, untuk undangan kepada Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo yang serta lembaga DPRD Nagekeo dan para OPD pada lingkup Setda Nagekeo telah di antar sejak tanggal 24 Juli 2018 kemarin, tiga hari sebelum acara pleno penetapan dimulai.
“Kami sudah kirim kepada Bupati dan Wakil Bupati dan juga kepada Lembaga DPRD pun telah diantar pada hari dan tanggal yang sama, kami dari KPUD juga kaget kok tidak ada utusan maupun perwakilan dari kedua lembaga ini. Kalau undangan tak diantar oleh kami mungkin kami menyadari, tetapi ini diantar dan ada tanda penerimanya, baru tidak hadir kami juga tidak tahu,” imbuhnya. (aty)
Foto: Charles Jupa, tokoh Masyarakat Nagekeo yang sangat menyesalkan ketidakhadiran unsur pemerintah dan dewan dalam rapat pleno penetapan bupati dan wabup yang digelar KPU.
