NTTsatu.com – KUPANG – Pelayanan yang maksimal di sebuah Rumah sakit merupakan hal yang sangat diperhatikan karena berdampak pada penilaian atau akreditasi.
Direktur RSU WZ Johanes Kupang, Dominikus Minggu Mere mengatakan, tanggal 31 Maret 2017 lalu lalu sudah ada keputusan dari komite akreditasi Rumah Sakit Indonesia. Evaluasi akreditasi sendiri sudah di lakukan hingga hari ini. Hasil evaluasi dan penilaian survei yang dilakukan oleh para surveyor, rumah Sakit Yohanes mendapat predikat lulus paripurna 15 Pokja yang dinilai rata-rata diatas nilai 80.
“Sekarang tinggal Rumah Sakit Yohanes mengimplementasikan hasil penilaian itu dalam seluruh proses pelayanan dan ini semua ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien,” jelasnya.
Setelah mendapat predikat ini tentu Rumah Sakit Yohanes tetap berbuat, berbenah dan berbenah dalam hal mempertahankan predikat tersebut. Satu hal yang dilakukan yakni pelayanan yang baik.
“Hal ini harus dilakukan dari hulu ke hilir artinya tidak saja tentang standar prosedur dan operasional tetapi juga meningkatkan kapasitas tugasnya, baik dalam pelayanan keramahan maupun ketepatan waktu, hal-hal itulah yang harus dibenahi secara bertahap tidak secara sekaligus namun harus sama-sama dibenehi secara baik, oleh karena itu perlu ada komitmen dari seluruh rumah sakit karena motto kita yakni terus berubah menjadi lebih baik itu berarti dari hari ke hari yang kurang itu kita benahi terus,” imbuhnya.
Untuk kekurangan obat yang sering terjadi di Rumah sakit, pihaknya menanggapi bahwa hal tersebut harus direspon oleh rumah sakit, dan kekurangan obat itu bukan seluruh obatnya yang kurang atau ketiadaan stok tetapi ada beberapa item-item obat yang harus kami benahi, mulai dari rantai proses perencanaan, penyelesaian pembayaran sampai pada manajemen stok obat.
“Beberapa waktu yang lalu dalam sidang evaluasi APBD tahun 2016 itu menjadi catatan dari komisi 5 dan catatan ini akan kami lakukan atau ditindak lanjuti dengan seluruh obat-obatan yang kurang di rumah sakit. Namun demikian kami masih ada kendala dalam kaitan dengan pengklaiman 90% lebih pasien yang menggunakan kartu BPJS ada yang memang BPJS untuk orang miskin juga BPJS mandiri,” katanya.
Lanjutnya, ketepatan kecepatan dalam pengklaiman BPJS menjadi hal yang mutlak harus dilakukan jadi tidak seluruhnya kami menyalakan BPJS bisa saja dari dalam, misalnya penyelesaian status yang harus lengkap diisi oleh dokter yang merawat sehingga rantai penyelesaian administrasi dan pengklaiman harus dilakukan tepat waktu.
“Untuk tahun ini pengklaiman utang BPJS kepada RSU baru dibayarkan bulan maret dan bulan april belum selesai dan harus di benahi sehingga pembayaran bisa tepat waktu, sehingga kebutuhan obat dan yang lainnya bisa di penuhi, BPJS tidak membayarkan klaim pada saat pengajuan namun 14 hari setelah datanya diverifikasi baru dibayarkan oleh BPJS. Namun kami tetap bersenergi dengan BPJS agar pelayanan masyarakat yang memakai BPJS tetap diproritaskan. (Ambu).
