Rabu, 13 November 2019

news flash

Ruang Untuk Komisi III Bahas Awololong Tidak Ditutup

Oktober 17th, 2019 | by Bonne Pukan
Ruang Untuk Komisi III Bahas Awololong Tidak Ditutup
Polkam
0

NTTsatu.com – LEMBATA – Ketua DPRD Lembata, Petrus Gero mengatakan pimpinan DPRD tidak pernah menutup ruang untuk Komisi III melakukan rapat kerja dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lembata.

Piter menanggapi pernyataan Ketua dan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lembata, Anton Leumara dan Gaby Raring yang menyoroti tidak adanya jadwal rapat kerja komisi dengan Disbudpar Lembata, terkait diakomodirnya paket pembangunan proyek Awololong dalam Ranperda APBD Perubahan.

“Banmus (Rapat Badan Musyawarah) itu mereka minta supaya ada rapat itu (Rapat Kerja), saya beri waktu sampai tanggal 14-15 ini. Tapi Pak Anton sebagai ketua komisi III tolak dan dia bilang nanti disampaikan ke anggota dulu. Tapi keputusannya harus kita ambil dan kita jalankan prosesnya. Begitu,” kata Piter Gero, Kamis, 17 Oktober 2019

Meski demikian Piter menerangkan Komisi III masih punya ruang untuk melakukan Rapat Kerja dengan Disbudpar Lembata dalam melakukan fungsi kontrol dewan atau fungsi pengawasan.

“Tetapi kalau tanggal 14 dan 15 itu tidak ada maka ada ruang lain. Bukan ruangnya habis. Nanti ada kegiatan kunjungan kerja memantau pelaksanaan fisik pekerjaan (Proyek Awololong) yang sedang dikerjakan sekarang, termasuk ini kan pelaksanaan fungsi kontrol dewan atau fungsi pengawasan,” kata Piter.

Menurutnya Komisi III bisa menggunakan momentum ini untuk pemantauan secara langsung di lapangan.

“Kan bisa panggil untuk rapat kerja toh. Masih banyak ruang. Bukan kita kunci ini ruang,” katanya.

Ia juga menepis anggapan bahwa pelaksanaan keputusan Ranperda APBD perubahan yang terkesan buru-buru.

“Itu sudah final pada paripurna keputusan persetujuan pada tanggal 30 September malam itu. Itu sudah final,” kata anggota DPRD Lembata Tiga Periode ini.

Asistensi yang dilakukan ke tingkat provinsi, lanjut Piter hanya sebatas bagaimana melakukan sinkronisasi dan penyesuaian dan tidak serta-merta mengubah postur APBD terkait Awololong.

“Awololong ini kan hanya satu bagian dari keseluruhan RAPBD itu. Jadi kami anggota DPRD yang sekarang melanjutkan sekitar 20% pekerjaan sisa yang ditinggalkan oleh DPRD periode sebelumnya,” tandasnya.

Siklus APBD lanjut Piter, ketika Kebijakan Umum Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) yang mengakomodir dana luncuran untuk pembangunan Awololong sudah ditandatangani pimpinan DPRD sebelumnya dan bupati, berarti 80% APBD itu sudah final.

“Karena itu, kami yang bahas 20% RAPBD itu tidak bisa utak-atik bagian-bagian yang sudah terkunci di situ,” ujarnya.

Jika berpedoman pada PP 12 tahun 2019 pasal 178 ayat 2 maka pembahasan perubahan APBD berpedoman pada perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Annggaran Sementara (PPAS).

“Jadi pembahasan kemarin itu kami berpedoman pada keputusan DPRD yang lama,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III, Anton Leumara menyoroti rapat pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2019 yang mengabaikan rapat kerja Komisi III dan Disbudpar Lembata khusus untuk mengetahui perkembangan pembangunan proyek Awololong.

“Karena saat rapat Banggar kita minta mereka (Disbudpar) datang tetapi datang tidak utuh datang sebagian-sebagian. Jadi kita juga tidak tahu informasi lebih lengkap soal itu (Awololong),” kata Anton.

“Jadi kita punya sikap kemarin di paripurna itu kan jelas jadi seharusnya itu diakomodir sampai di asistensi harus disampaikan bahwa empat fraksi itu menolak pembangunan awololong. Tetapi kan sampai di asistensi tidak disampaikan,” lanjutnya. (*/tim)

Komentar ANDA?