Minggu, 18 Februari 2018

news flash

Setelah Habi, Dugaan Pungli Sertifikasi Tanah Masuk Watumilok

Februari 12th, 2018 | by Bonne Pukan
Setelah Habi, Dugaan Pungli Sertifikasi Tanah Masuk Watumilok
Hukrim
0

NTTsatu.com – MAUMERE –  Baru-baru ini masyarakat Kabupaten Sikka dikejutkan dengan operasi tangkap tangan dugaan pungutan liar sertifikasi tanah di Desa Habi Kecamatan Kangae. Masalah ini kemudian semakin meluas, dan kini sudah mulai masuk ke Desa Watumilok Kecamatan Kewapante.

Kurang lebih 7 orang warga masyarakat, Senin (12/2), menemui Kasat Reskrim Polres Sikka Bobby J. Mooynafe. Mereka menginformasikan terjadinya dugaan pungli sertifikasi tanah di desa itu. Modusnya hampir sama, yakni meminta uang kontribusi untuk administrasi dan biaya sampul sertifikat.

Warga masyarakat yang bertemu Kasat Reskrim sebagian besarnya adalah pemilik bidang tanah yang menjadi peserta sertifikasi tanah program nasional. Di antara mereka ada yang tinggal di luar wilayah Desa Watumilok, tetapi tanahnya terdapat di wilayah desa tersebut.

Yakobus Jawa, salah satu peserta sertifikasi tanah di Desa Watumilok menjelaskan pasca terungkapnya dugaan pungli di Desa Habi, dia dan beberapa peserta sertifikasi tanah merasa mengalami perlakuan yang sama. Karena menganggap telah menjadinkorban, Yakobus Jawa dan kawan-kawan berinsiatif bertemu pihak kepolisian untuk menyampaikan persoalan yang mereka alami.

“Sebenarnya kami juga diam-diam saja, tetapi setelah ada kasus di Habi, hari ini kami datang ketemu Kasat Reskrim untuk menyampaikan apa yang kami alami di Desa Watumilok. Kami hanya ingin sampaikan persoalan ini agar diketahui pihak kepolsian,” jelas Yakobus Jawa.

Kepada Kasat Reskrim Polres Sikka, Yakobus Jawa membawa juga beberapa kuitansi pembayaran peserta sertifikasi tanah. Dia pun melengkapi informasi itu dengan tiga buah sertifikat tanah. Para peserta sudah menerima sertifikat tanah pada Rabu (7/2) yang diserahkan langsung Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera.

Dia mengatakan ada 201 bidang tanah yang baru-baru ini mengikuti program sertifikasi tanah. Pada proses awalnya sekitar Agustus 2017 lalu para pemilik tanah bersepakat memberikan kontribusi sebesar Rp 200.000 saat mendaftar menjadi peserta. Namun ketika para pemilik tanah mendaftar sebagai peserta, ternyata kontribusi yang diminta menjadi Rp 300.000. Dia menangkap kesan ada unsur paksaan oleh aparatur desa untuk membayar kontribusi Rp 300.000.

Menurut Yakobus Jawa, ada hal yang tidak masuk logika dari kontribusi yang awalnya sesuai kesepakatan ,asyarakat, tetapi diubah secara sepihak oleh aparatur desa pada saat peserta mendaftar. Dia menginginkan adanya laporan pertanggungjawaban dari Kepala Desa Watumilok tentang pemanfataan dana kontribusi para pemilik tanah.

Setelah penyerahan sertifikat tanah oleh Bupati Sikka, katanya, masih banyak peserta yang belum menyerahkan kontribusi. Dengan terungkapnya kasus di Desa Habi, dia menggambarkan para pemilik tanah yang belum menyetor kontribusi menjadi bingung.

“Ada yang mau setor tapi takut ditangkap, kalau tidak setor berarti sertifikat belum bisa diambil. Jadi serba ragu-ragu semua. Ada yang setor diam-diam saja, cari aman supaya tidak ada orang yang tahu,” jelas dia.

Pada sabtu (10/2) lalu, lanjuut Yakobus Jawa, Kepala Desa Watumilok mengundang peserta sertifikasi untuk digelar rapat evaluasi. Yakobus Jawa mengatakan dia datang sesuai undangan jam 09.00 Wita, namun hingga 11.00 Wita belum dilaksanakan rapat. Dia pun kembali ke rumah, dan tidak tahu apakah rapat evaluasi itu dilaksanakan atau tidak.

Kornelis Koro, warga Dusun Higetegera Desa Watumilok, mengaku membayar Rp 900.000 untuk kontribusi tiga bidang tanah miliknya. Dia berharap pihak kepolisian segera mengambil langkah untuk meminta pertanggungjawaban kepala desa setempat. (vic)

 

Foto: Yakobus Jawa, peserta sertifikasi tanah di Desa Watumilok menunjukkan kuitansi pembayaran kontribusi pengurusan sertikat tanah di desa setempat;

Komentar ANDA?