Ketika cawapres kubu 02 Sandiaga Uno menyatakan akan menghapus UN dalam program kerjanya, pada debat ketiga Pilpres 2019, hal itu dianggap tidak masuk akal Sekjen TKN Hasto Krstiyanto.
Menurut Hasto, di tengah era persaingan global yang membutuhkan kemampuan dan ilmu pengetahuan, siswa Indonesia harus memiliki standar nasional. Standar itu berbanding lurus dengan standar negara lain. Terutama dengan negara lebih maju.
“Bagaimana pun, bicara pendidikan di negara mana pun membutuhkan standar. Jika tidak ada standar bagaimana mengetahui kita sudah sampai di mana? Terutama di era persaingan dan dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0,” ujar Hasto, Senin (18/3) seperti dikutip JawaPos.com.
Penolakan itu juga dilontarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jusuf Kalla (JK) pernah menyatakan bahwa UN tak hanya menyangkut angka semata yang diraih siswa.
“Dengan adanya UN sebagai standar pendidikan nasional, maka kita akan tahu di mana kekurangan bidang pendidikan yang ada di daerah-daerah. Setelah itu, baru kita bisa perbaiki fasilitas pendidikan di daerah yang masih belum memenuhi standar. Kalau tidak ada standarnya bagaimana memperbaikinya?” jelas JK.
Dikarenakan pentingnya UN sebagai standar, maka JK menilai ada logika yang terbalik jika ada yang berpandangan bahwa pelaksanaan UN baru bisa dilakukan setelah semua konsep pendidikan nasional sudah membaik.
“Bagaimana mau baik kalau tidak ada standarnya. Kalau tidak ada standar itu, bagaimana caranya melakukan peningkatan. Walaupun di lapangan diperbaiki, tapi tidak ada standar yang mau dicapai, bagaimana bisa berhasil?” ungkap JK. (*/bp)
=========
Foto: awapres 02 Sandiaga Uno pada debat ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3). (Issak Ramdhani/JawaPos.com)
