NTTsatu.com – Jakarta – Polda Metro Jaya melarang massa untuk turun ke jalan berunjuk rasa tanggal 11 Februari nanti. Salah satu alasannya karena sudah berdekatan dengan hari pencoblosan Pilkada DKI.
“Tanggal 11 Februari itu tidak boleh turun ke jalan, dilarang melakukan aksi,” tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada detikcom di ruangannya, Jakarta, Selasa (7/2/2017).
Argo menyampaikan salah satu alasan mengapa aksi dilarang karena akan menghadapi masa tenang. Sehingga diharapkan, memasuki masa-masa tenang ini situasi lebih kondusif.
“Jadi kami harapkan masa tenang ini benar-benar aman, tidak ada aksi-aksi,” imbuh Argo.
Apabila massa memaksakan untuk turun ke jalan, Argo menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Polisi juga tidak akan mengeluarkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) kepada massa yang akan melakukan aksi.
“Polisi tidak akan keluarkan STTP. Akan kita bubarkan kalau ada massa yang turun,” tegas Argo.
Jangan Ikut Aksi 112
Sementara Muhammadiyah mengimbau semua pihak tidak mengikuti aksi damai 112 mendatang. Tokoh-tokoh nasional, parpol, dan masyarakat diminta menahan diri.
“Pokoknya, berbagai macam aksi, lebih-lebih menjelang pilkada ini, baik tanggal 11 maupun tanggal 13, 14, itu sebaiknya tidak (diikuti)-lah,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Hal ini dikatakannya setelah bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017).
Tidak hanya itu, Haedar berpesan kepada parpol dan tokoh-tokoh nasional agar bisa menahan kata-kata dan tidak memberikan pernyataan yang dapat memunculkan gejolak di masyarakat. Hal ini karena suasana politik nasional sedang menghangat menjelang pelaksanaan pilkada.
Muhammadiyah berharap rencana aksi damai 112 tidak membuka ruang terciptanya perselisihan di antara masyarakat. Dia menambahkan, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk.
“Saya sering sampaikan, masyarakat kita majemuk secara agama, etnis, dan golongan. Itu di satu pihak sebetulnya punya basis sosial-kultural yang bagus dan kita masyarakat yang relatif moderat ya, bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan kebersamaan,” terangnya.
Haedar tidak lupa menyampaikan pesan Wapres JK bahwa saat ini Indonesia dihadapkan pada dinamika politik yang semakin hangat. Oleh karena itu, semua pihak diminta dapat mengendalikan diri dan menciptakan suasana yang kondusif.
“Jadi kami imbau, berbagai aksi itu memang secara demokratis di negara kita, yang memberi keleluasaan untuk artikulasi aspirasi, memang tidak dilarang. Tetapi, dalam situasi sekarang, lebih-lebih untuk pilkada 15 Februari besok, kita imbau semua pihak untuk menahan diri. Di pihak lain, kita semakin menciptakan kondisi untuk saling bisa berbagi dan menyelesaikan persoalan-persoalan secara lebih dewasa,” tegas Haedar. (*)
