AHP Sarankan Literasi Medsos Masuk Kurikulum Sekolah

0
255
Foto: Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Parera (berselendang) didampingi Rektor IKP Mumahhadiyah Maumere Roja Abdul Nasir, menuju aula kampus yang menjadi tempat Seminar “Pahami ITE, Bijak Menangkal Hoax”, Jumat (13/10)

NTTsatu.com – MAUMERE– Dunia maya kini menjadi sisi lain dalam kehidupan informasi dan elektronik pada setiap manusia. Magnet dunia maya begitu kuat, hingga dikuatirkan bisa merusak tatanan hidup bermasyarakat dan bernegera. Perlu ada solusi yang bijak untuk menangkalnya, dan antara lain disarankan agar literasi medsos bisa masuk dalam kurikulum sekolah.

Adalah Andreas Hugo Parera yang familiar dengan panggilan AHP mulai mewacanakan soal ini. Di depan ratusan mahasiswa IKP Muhammadiyah Maumere, Jumat (13/10), yang menghadiri Seminar “Pahami ITE, Bijak Menangkal Hoax”, Anggota Komisi I DPR RI itu mengaku wacana ini sudah menjadi bahan diskusi antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

“Ke depan, kami mengusulkan agar literasi media sosial masuk dalam kurikulum sekolah, terutama untuk anak-anak sekolah mulai dari SD, sehingga mereka mengenal media sosial, bukan hanya teknologinya, tetapi kontennya yang penting, isinya yang penting, bagaimana melihat yang benar dan tidak benar, memahami hate speech dan tidak, akurat dan tidak akurat, dan kapan menggunakan media sosial tersebut,” tutur politisi PDI Perjuangan ini.

AHP mengatakan saat ini pemerintah dan DPR, khususnya Komisi I, tengah giat bekerjsama melakukan literasi media sosial. Upaya ini dilakukan untuk memberikan pemahaman agar para pengguna media sosial benar-benar bertanggungjawab terhadap seluruh informasi yang diterima, dikirim, dan disebarluaskan. Literasi media sosial ini menyasar kepada generasi muda yang merupakan masa depan bangsa dan negara.

Lalulintas informasi di media sosial begitu cepat. Di Indonesia saja, data Kementerian Kominfo RI menyebutkan penguna jasa internet tercacat sebanyak 132,7 juta, di mana yang aktif adalah 106 juta. Data menyebutkan pengguna Youtube 89 persen, Facebook 48 persen, Instagram 39 persen, dan Twitter 38 persen.

Sebuah penelitian dari Kementerian Polkam, ungkap AHP, menyebutkan 90,3 persen lalulintas informasi di media sosial merupakan berita bohong atau yang sering dikenal dengan hoax. Lalu tercacat sebanyak 21,6 persen merupakan informasi yang menghasut, menimbulkan kebencian, kemarahan, dan hate speech.

“Maumere ini pernah disinggahi oleh seorang yang bernama Jonru Ginting. Dia datang ke sini dan langsung menuju Pemana. Dunia mengetahui kehadiran Jonru karena begitu cepatnya informasi melalui media sosial. Nah orang ini sekarang sedang berurusan dengan hukum, karena diduga semua informasi dari dia arahnya hate speech, ujaran kebencian,” tutur Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Selain itu, masih dengan data penelitian Kementerian Polkam, AHP menyebut 59 persen informasi di media sosial tidak akurat baik dari sisi data maupun kebenarannya. Misalnya, kata dia, berita-berita dan informasi yang disebarkan bisa saja sudah terjadi puluhan tahun lalu, tetapi kemudian dikelola menjadi sebuah informasi yang sepertinya baru terjadi.

Terhadap realita seperti ini, AHP menyarankan agar literasi media sosial perlu ditingkatkan dan diefektifkan. Salah satu solusi yang paling ideal yakni dengan memasukkan literasi media pada kurikulum sekolah. Dengan cara ini, maka pemerintah melalui sekolah-sekolah sudah bisa memberikan pemahaman secara dini tentang penggunaan media sosial yang bermanfaat, tepat dan benar. Cara ini merupakan antisipasi dini untuk menangkal secara bijak content-content yang disebarluaskan melalui media sosial. (vic)

Komentar ANDA?