19 KPU Kabupaten Siap Dilantik di Jakarta

0
669

NTTsatu.com – KUPANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat sudah menjadwalkan pelantikan komisioner KPU untuk 19 Kabupaten di NTT termasuk Kota Kupang. Pelantikan akan dilangsungkan di Jakarta, Sabtu, 2 Pebruari 2019 mendatang. Dua kabupaten lainnya termasuk KPU NTT masih bermasalah sehingga dipending sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Hal ini disampaikan sekretaris KPU NTT Ubaldus Gogi dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD NTT bersama tim panitia seleksi (Pansel) dan sekretariat KPU NTT di ruang rapat Komisi I DPRD NTT, Selasa, 29 Januari 2019.

Sembilan belas Komisionet KPU yang akan dilantik di Jakarta itu adalah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timot Tengah Utara, Malaka, Belu, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flotim, Lembata, Alor dan Rote Ndao.

Sementara dua kabupaten lainnya yang masih dipending karena diduga bermasalah yakni Sabu Raijua dan Sumba Barat. KPU kabupaten Ende masih terus dijalankan komisioner yang ada karena masa jabatan mereka hingga tahun depan.

Terkait Komisioner KPU NTT, KPU pusat menemukan adanya permasalahan sehingga masih dipending. Untuk sementara tugas KPU NTT diambil alih oleh KPU Pusat.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua komis I Kasintus Proklamasi Ebu Tho, dipertanyakan kepada timsel kenapa proses seleksi yang sudah sampai pada penetapan 10 besar itu disebut KPU Pusat bermasalah.

Terkait itu Ahmat Atang salah satu anggota timsel mengaku tidak mengerti mengapa hasil kerja mereka itu dinilai bermasalah oleh KPU Pusat. Banyak pendapat yang dikemukakan timsel lainnya seperti Djidon de Haan akhirnya menjadi keprihatinan peserta rapat.

Karena itu, Kasintus menyatakan, komisi I DPRD NTT secepatnya melaporkan hal ini kepada gubernur NTT dan meminta Gubernur  untuk bersama-sama menemui KPU Pusat untuk mempertanyakan hal itu.

“Paling lambat besok kami bertemu gubernur dan dalam pekan ini juga kita harus bersama-sama ke Jakarta mempertanyakan hal ini kepada KPU Puasat,” tandas Kasintus. (bp)

======

Foto: Suasana rapat dengar pendapat di ruang rapat komisi I DPRD NTT, Selasa, 29 Januari 2019

 

Komentar ANDA?