Advokat Boleh Menjadi Kuasa Masalah Pajak

0
759
Foto: Petrus Bala Pattyona, Advokat dan Kurator di Jakarta, kelahiran Lembata

NTTsatu.com – JAKARTA – Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan Permohonan Advokat dan Kurator Petrus Bala Pattyona yang mengajukan permohonan agar advokat boleh menjadi kuasa masalah pajak. MK telah memutuskannya melalui Putusan MK No.63/PUU-XV/2017 tanggal 26 April 2018.

Sembilan Hakim MK menyatakan bahwa Permenkeu No.229/PMK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Pemberian Kuasa dari Wajib Pajak yang merujuk Pasal 32 ayat 3a UU No.28/2007 tentang Perubahan Ketiga UU No.6/1983 tentang Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan, dimana Permenkeu tersebut selama ini membatasi sejumlah advokat yang mendapat kuasa dari klien dalam hal pajak tetapi karena bukan Konsultan Pajak, selalu ditolak oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Kerugian Konstitusional yang dialami Pemohon Petrus Bala Pattyona telah dipertimbangkan karena pembatasan-pembatasan ruang gerak para advokat telah merugikan Pemohon.

Kerugian konkret dan konstitusional karena Pemohon pernah ditolak oleh Kantor Pelayanan Pajak Bantul saat memberikan bantuan hukum kepada kliennya hanya karena Pemohon adalah seorang advokat, bukan Konsultan Pajak.

Amar putusan MK dengan tegas menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dibatasi untuk memberikan bantuan dan bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.

Petrus Bala Pattyona pengacara kelahiran Lembata ini melalui riloisnya menyatakan,  dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa pembentukan Permenkeu tersebut telah bertentangan dengan hirarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU.No.12/2011 karena materi muatan Permenkeu tidak dapat mengambil alih muatan materi UU yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan pengaturan hak-hak Warga Negara.

Putusan tersebut dibacakan bergantian oleh 9 Hakim MK yang diketuai oleh Dr. Anwar Usman SH. MH. (bp)

Komentar ANDA?