Akbar Tandjung Ragu Akom Mampu jadi Ketum Golkar Rangkap Jabatan

0
127
Foto: Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung

NTTsatu.com – Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung meragukan ketua umum Golkar berikutnya bisa bekerja maksimal jika rangkap jabatan. Sebab, tugas Golkar ke depan dianggap lebih berat karena Pemilu yang digelar serentak antara legislatif dan presiden.

Secara khusus, Akbar bahkan telah bertemu langsung dengan Ketua DPR Ade Komarudin untuk membahas hal ini. Ade ikut mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum Partai Golkar di Munaslub yang akan digelar 15 – 17 Mei mendatang di Nusa Dua, Bali.

“Saya pernah bicara dengan Ade terkait hal ini, apakah dia bisa sukses melaksanan misi sebagai ketua umum yang adalah jabatan strategis dan pada saat yang sama dia memegang jabatan strategis lainnya sebagai ketua DPR? Publik juga berharap supaya Ade bisa fokus menjadi ketua DPR karena kemerosotan DPR saat ini. Ini tugas yang berat dan apakah mungkin bisa berhasil dan sukses? Dia bilang bisa dan akan turun ke daerah pada setiap Sabtu dan Minggu seperti saya dulu,” ujar Akbar ketika dihubungi, Senin (9/5).

Menurut Akbar, situasi dan kondisi saat ini berbeda dengan saat dirinya menjadi ketua umum Golkar sekaligus ketua DPR. Dia menjelaskan, awalnya menjadi ketum Golkar baru menjadi ketua DPR dipilih oleh DPR melalui voting. Saat itu, bahkan PDIP pun karena kedekatan dan juga melihat pengalaman Akbar dalam mempertahankan Golkar ikut mendukugnya.

“Dulu saya sudah mampu melewati situasi yang amat berat, amat kritis dan menentukan keberlangsung hidup Golkar. Saat itu Golkar dihina, diminta dibubarkan dan terancam tidak bisa ikut pemilu. Kami mampu bertahan dan partai lolos dalam pemilu dan bahkan mendapatkan suara nomer dua terbanyak, PDIP dapat 150 kursi dan kami 120. Ini di luar dugaan banyak orang dan bahkan banyak pengamat yang ektrem. Mereka mengatakan suara Golkar tidak akan mencapai 5 persen dan kami berhasil meraih lebih dari 20 persen. Situasi ini sekarang berbeda,” tambahnya.

Proses pemilihan pimpinan DPR setelah pemilu pun berbeda dengan saat ini. Semua pimpinan DPR dan MPR dipilih secara langsung oleh anggota.

“Saat itu mayoritas fraksi maunya aklamasi memilih saya. Tapi saya ingat Almarhum Hartono Mardjono dari PBB mengatakan untuk tidak lagi menggunakan cara-cara orba dengan pemilihan model aklamasi. Dia bilang bukan tidak suka saya, dia pun akan memilih saya, tapi prosesnya jangan seperti itu. Rapat membahas itu pun berjalan sampai larut malam dan saya akhirnya menerima proses agar dipilih melalui voting. Saya pun menjadi ketua DPR karena mayoritas suara memilih saya,” jelasnya.

Ihwal beberapa waktu lalu beredar surat perjanjian Ade Komarudin tak akan maju lagi jadi calon ketum saat dipilih menjadi Ketua DPR, Akbar tak mau ikut berpolemik. Akbar mempersilakan dewan etik di Munaslub untuk melakukan tugasnya.

“Ade kan mengatakan dia tetap akan maju karena dirinya mengaku dia tidak tahu dan tidak membaca isi surat perjanjian itu. Dia mengaku bahwa dirinya berjanji untuk tidak menginisasi Munaslub. Tapi kan kalau dia membaca di situ jelas tertulis bahwa perjanjian itu bukan masalah persiapan munas, tapi masalah pemilihan ketua umum baru,” tegasnya.

Ketika ditanya soal jagonya di Munaslub nanti, Akbar juga tak menjawab secara tegas. Dia hanya berharap, Golkar ke depan dipimpin oleh orang berasal dari Jawa.

“Sudah saatnya Partai Golkar kembali dipimpin oleh orang Jawa,” tutur dia. (merdeka.com)

Komentar ANDA?