Alokasi APBD NTT 2017 Dinilai Melukai Hati Rakyat

0
240
Foto: Ketua DPD KNPI NTT, Hermanus Th, Boki

KUPANG. NTTsatu.com – Pengusulan dan Pembahasan RAPBD 2017 oleh TAPD dan Banggar DPRD NTT yang sementara dilaksanakan dan menurut rencana akan ditetapkan dalam Paripurna DPRD NTT pada Selasa, 29 November 2016, mendapat kecaman keras dan tegas dari Heri Boki, Ketua DPD KNPI NTT.

Dalam release yang diterima media ini pada Minggu (27/11-2016) malam, Heri Boki dengan lantang dan tegas menyatakan bahwa proses pengusulan dan pembahasan anggaran oleh TAPD dan Banggar DPRD NTT secara sadar telah menciderai dan melukai hati rakyat NTT.

Dia menguraikan, mencermati hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD NTT terhadap RAPBD TA. 2017, ditemukan banyak ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan kepentingan publik. Bahkan dengan nada sinis Boki menduga telah terjadi perselingkuhan secara massif antara TAPD dan Banggar DPRD NTT.

Lebih lanjut Boki mengatakan, RAPBD 2017 tidak mencerminkan dan memberi jawaban terhadap RPJMD Pemerintah Provinsi NTT. Selain itu, Badan Anggaran DPRD NTT secara sadar dan meyakinkan menyetujui alokasi anggaran yang secara regulasi bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Provinsi NTT. hal ini sangat menciderai dan melukai hati rakyat NTT.

Naif memang, di satu sisi dengan kondisi keterbatasan anggaran dan pada sisi lain kepentingan publik harus menjadi perhatian dan prioritas utama, justru Badan Anggaran DPRD NTT merekomendasi usulan kegiatan prioritas diantaranya Pengadaan Mobil Operasional DPRD NTT, Polda dan Korem.

Boki menuturkan, benar bahwa UU mengamanatkan DPRD NTT difasilitasi dengan mobil operasional, namun harusnya anggota dewan yang terhormat lebih peka dengan kondisi keuangan daerah dan juga kepentingan publik.

Lanjut Boki, terhadap usulan kegiatan prioritas ini saja sudah tidak menjiwai keberadaan NTT sebagai Provinsi Kepulauan. NTT Provinsi Kepulauan bukan daratan. Karena itu, sebagai Ketua DPD KNPI NTT dia dengan tegas meminta Banggar DPRD NTT mencabut dan membatalkan beberapa point rekomendasi. Lebih bermanfaat jika merekomendasikan pengadaan ambulance terapung untuk kepentingan publik karena berbasis kepulauan dan langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dibanding pengadaan mobil.

Boki mengharapkan, publik diberikan ruang seluas-luasnya untuk turut berproses (mengawasi dan memberi masukan) terhadap RAPBD sejak pengusulan dan pembahasan KUA-PPS sehingga ada partisipasi publik terkait pengalokasian anggaran agar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat NTT.

Boki juga menghimbau kepada TAPD dan DPRD NTT agar secara serius dan bertanggungjawab memperhatikan serta memperjuangkan kepentingan publik yang rill. Pola pikir kita semua harus di rubah dari semula berbasis proyek misalnya, menjadi berbasis kebutuhan publik dan rakyat NTT yang rill. (bp)

 

Komentar ANDA?