APIP Harus Lakukan Pengawasan Secara Integral

0
151
Foto" Wagub bersama peserta Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Provinsi NTT Tahun 2016 di Kupang, Rabu (14/9).

KUPANG. NTTsatu.com – Wakil Gubernur NTT, Benny A. Litelnoni meminta Inspektorat terutama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan secara integral, tidak hanya berfokus pada pengawasan keuangan.

“Pengawasan harus dipahami secara luas. Bukan hanya pengawasan keuangan, tetapi juga pengawasan dalam hal peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan. Tahun 2016, Pemerintah Provinsi NTT mendapat Penilaian B dalam  Indikator Kinerja Pelayanan. Pemerintah Provinsi juga mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Tahun 2015,” kata Benny Litelnoni.

Hal tersebut ditegaskan Wagub Litelnoni dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Provinsi NTT Tahun 2016 di Hotel Romyta, Kupang, Rabu (14/9). Rakor tersebut dihadiri oleh Pejabat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis, Inspektur Provinsi NTT, Paulus K. Limu, Perwakilan Unsur Forkompinda Provinsi NTT, Pejabat dari BPK  RI Perwakilan NTT, Pejabat dari BPKP Provinsi NTT, Perwakilan  Inspektorat dari Kabupaten/Kota se-NTT. Kegiatan ini diprakarsai oleh Inspektorat Provinsi NTT dengan “Menuju Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif”.

Benny Litelnoni mengingatkan bahwa kualitas kinerja pelayanan publik masih sering dikeluhkan oleh masyarakat. Pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) masih diskriminasi dan berbelit-belit.   “Fokus utama dalam hal pengawasan selama ini  hanya dalam pengelolaan keuangan, menyangkut penyalagunaan keuangan tanpa mendalami faktor-faktor penghambat  seperti apakah struktur-sturktur perangkat organisasi pemerintah berjalan baik atau tidak, apakah kepalanya mendukung manajemen pengelolaan keuangan yang benar atau tidak. Semuanya ini masih kurang diperhatikan dalam menjalankan fungsi pengawasan,” terang Wagub.

Dalam kesempatan tersebut Wagub juga menyinggung tentang Penundaan Dana Alokasi Umum untuk Pemerintah Provinsi NTT serta 4 kabupaten di NTT yakni Kabupaten Kupang, Sumba Timur, Manggarai Barat dan Ende. Penudaan tersebut harus dilihat sebagai peluang dan tantangan bagi APIP.

“Fungsi pendampingan APIP harus dimulai dari tahap perencanaan. Inspektorat harus mendorong SKPD serta Kabupaten/Kota untuk memperhatikan siklus anggaran agar penyerapannya dapat berjalan maksimal serta sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pinta Wagub.

Wagub secara khusus mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Alor yang telah menetapkan Anggaran Perubahan Tahun 2016. Diingatkan juga, agar Penetapan Anggaran Tahun 2017 ditetapkan paling lambat akhir Tahun 2016 sehingga pelaksanaan program atau kegiatan dapat dimulai lebih awal di tahun 2017. (humas Setda NTT/bp)

Komentar ANDA?