NTTsatu.com – MAUMERE– Belakangan ini Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera sibuk menyerahkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Desa Persiapan pada 34 desa yang disetujui pemekaran. Kehadiran langsung Bupati Sikka dinilai beraroma politis untuk kepentingan Pilbup Sikka Tahun 2018 mendatang.
Yoseph Ansar Rera yang juga Ketua Partai Nasdem Sikka kini tengah digadang-gadang menjadi Calon Bupati Sikka berpasangan dengan Ketua DPRD Sikka Rafael Raga. Dua figur ini sepertinya merasa berkepentingan untuk langsung menyerahkan sendiri Perbub tersebut.
Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Sikka menilai sinis “safari politik” penyerahan Perbub Desa Persiapan oleh Yoseph Ansar Rera dan Rafael Raga dalam kapasitas sebagai Bupati dan Ketua DPRD.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Suriyance Merison Botu menyebut “safari politik” itu dengan istilah “keramahan”.
“Fraksi Gerindra patut mengkritisi “keramahan” Bupati Sikka dan Ketua DPRD Sikka yang belakangan sering turun ke desa bahkan sekedar untuk menyerahkan salinan Perbup tentang Desa Persiapan,” sindir dia saat menyampaikan pemandangan umum terhadap Pengantar Nota Keuangan atas RAPBD Perubahan TA 2017 akhir September lalu.
Menurut Fraksi Partai Gerindra, di masa-masa seperti ini semestinya Bupati Sikka menjaga konsistensi kinerja dan pencapaian visi terutama yang berkaitan dengan program-program unggulan sebagaimana termaktub dalam Perda RPJMD Kabupaten Sikka 2013-2018.
Fraksi Gerindra berkeykinan bahwa masih banyak urusan lain yang lebih urgen dan harus dikerjakan Bupati Sikka dibandingkan mengantar salinan Perbup tersebut.
“Urusan antar-mengantar (Perbub Desa Persiapan) ini akan sangat baik dilakukan oleh staf atau organisai perangkat daerah yang langsung berkenaan dengan urusan tersebut,” imbuh dia.
Pada bagian lain, Fraksi PDI Perjuangan pun mengkritisi “safari politik” di balik penyerahan Perbub Desa Persiapan. Melalui forum sidang paripurna, Senin (16/10),
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Stef Sumandi menyebutkan pemerintah saat ini lebih sibuk urusan Perbup Desa Persiapan yang prinsipnya belum final urusan pemekaran desa. Persoalan ini ke depan akan menjadi bumerang jika pada masa evaluasi itu ternyata desa-desa persiapan itu tidak jadi didefinitifkan berdasarkan kajian pemerintah provinsi.
“Sebab penyerahan perbub sudah sangat politis dengan memberi harapan lebih kepada masyarakat, sementara ada pihak lain yang lebih berwenang untuk menentukan kepastian pemekaran desa,” kritis dia.
Stef Sumandi mencecar “safari politik” itu dengan kondisi pembangunan yang sedang bermasalah di daerah ini, seperti batalnya pekerjaan ruas-ruas jalan poros kecamatan. Pembatalan ruas-ruas jalan poros kecamaan disinyalir Fraksi PDI Perjuangan sebagai akibat dari kurang cermatnya pemerintah dalam mengkaji dan merencanakan anggaran daerah.
Selain itu, seiring dengan “safari politik” ini terungkap masalah bencana rawan pangan yang sedang melanda 39 desa pada 12 kecamatan. Rawan pangan ini telah memaksakan 16 kepala keluarga di Desa Natarmage Kecamatan Waibalama harus mengonsumsi ubi hutan beracun atau amagar. Sampai dengan minggu lalu, Bupati Sikka belum mengunjungi warga masyarakat yang terkena dampak rawan pangan. (vic)
