Bakohumas Bicara Tentang Amnesti Pajak

0
140
Foto: Kegiatan Bakohumas di Hotel Romyta, Kamis (10/11).

KUPANG. NTTsatu.com – Sebagai aparatur pemerintah di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan corong pemerintah pusat sudah wajib hukumnya mengetahui tentang wajib pajak dan menginformasikan lebih lanjut kepada masyarakat NTT.

“Tax Amnesti, topik yang menjadi perbincangan hangat ahkir-ahkir ini. Akan tetapi sebagian masyarakat bertanya-tanya dan belum sepenuhnya memahaminya. Sehingga perlu digelar pertemuan untuk mengkaji dan menggali lebih dalam tentang Tax Amnesti,” kata Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT, Semuel Pakereng.

Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Biro Humas Setda Provinsi NTT dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang Nusa Tenggara Timur. di Romyta Hotel, Kamis (10/11).

Agus Boediono, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, NTT dalam kesempatan itu menjelaskan seputar Tax Amnesti/ Amnesti Pajak, syarat dan ketentuan, tunggakan pajak dan penghitungan uang tebusan.

Dia menjelaskan satu per satu slogan Amnesti Pajak : Ungkap, tebus dan lega. Ungkap, diartikan sebagai laporan seluruh harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan Pph terakhir dengan cara menyampaikan surat pernyataan harta beserta lampiranya. Tebus, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. Lega yaitu manfaat yang bisa dinikmati pemanfaat Tax amnesti.

Agus juga menyinggung dana desa yang dikelolah di desa yang merupakan salah satu fokus utama Kantor Pajak Pratama Kupang.

Menurutnya, dalam pengelolaan dana desa, tentunya ada unsur pajak yang dipungut oleh bendahara desa. Apabila ketahuan tidak melapor maka sanksinya akan dikenakan kepada mereka.

Selain itu apabila dinas dan SKPD tidak tetap pajak maka akan berpengaruh pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Daerah (DAK).

Agus menambahkan bahwa uang tebusan Tax Amnesti saat ini sudah mencapai 51 miliar. Sampai saat ini sudah 1200-an surat pernyataan yang disampaikan.

Delapan orang peserta forum menyoroti tentang pemberlakuan kebijakan Tax Amnesti. Beberapa diantaranya menyoroti alasan kehadiran Tax Amnesti, Ada juga yang menyentil soal kejujuran dan instansi pajak yang harus bebas dari korupsi.

Merespon salah satu peserta Bakohumas Blasius, dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT yang mempertanyakan tentang bagaimana harta yang belum terlapor. Agus mengatakan bahwa Bagi wajib pajak yang telah mengajukan Amnesti Pajak, harta yang belum diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan, dikenai PPh dan ditambah sanksi 200%. Selain itu wajib pajak yang tidak memanfaatkan amnesti pajak. Harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak dan ditambah sanksi sesuai Undang-Undang perpajakan.

“Apabila dalam perjalanan bapak dan ibu mengetahui ada pegawai pajak pratama Kupang yang tidak jujur maka segera menghubungi saya secara pribadi di handphone saya 08121020708. Membayar pajak hanya melalui bank dan kantor pajak tidak melalui petugas pajak, saya tidak segan- segan untuk “membunuh” mereka,” tegas Agus.

Lidia Dunga Poety,MM, selaku moderator kemudian menyimpulkan Empat point penting yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Pertama, Repatriasi/ menarik dana warga negara indonesia yang ada diluar negeri. Kedua,meningkatkan pertumbuhan nasional.

Ketiga, meningkatakan basis perpajakan nasional dengan catatan aset yang disampaikan dalam permohonan pengampuanan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang. Keempat, melihat dana APBN yang terbatas, maka Tax Amnesti menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun 2016. (ayu/bp)

Komentar ANDA?