Bamsoet Dukung Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas

0
268
NTTsatu.com — JAKARTA — Ketua  MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai pelaksanaan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Mereka masih menghadapi banyak diskrimasi baik dalam mengakses infrastruktur publik, pendidikan, hingga pelayanan ,” ujar Bamsoet usai menerima Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia di ruang  Kerja Ketua  MPR RI di Jakarta, Kamis (04/03/2021).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, selain UU Nomor 8/2016, keberpihakan hukum baik melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) terhadap penyandang disabilitas juga sudah banyak sekali.

Disebutkan, pada 2019 terdapat PP tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Ada juga PP tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pada 2020ungkap Bamsoet, ada PP tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, PP tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan, PP tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Bencana bagi Penyandang Disabilitas serta PP tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, Presiden Joko Widodo juga sudah menandatangani dua Perpres, yakni Perpres Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Perpres tentang Komisi Nasional Disabilitas.

“KND punya tugas berat memastikan berbagai peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut tidak hanya berakhir di atas kertas saja. Melainkan juga harus diimplementasikan oleh berbagai stakeholder terkait. Sehingga, para penyandang disabilitas tak merasa terasingkan tinggal di negerinya sendiri,” kata Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menerangkan, dari informasi Staf Khusus Prediden Republik Indonesia Bidang Sosial Angkie Yudistia, proses pembentukan KND sudah berada pada tahap seleksi komisioner. Sebanyak 1.200 orang telah mendaftarkan diri menjadi komisioner KND.

Selanjutnta, panitia seleksi akan menyaringnya menjadi 14 calon untuk diserahkan kepada Kementerian Sosial. Selanjutnya Menteri Sosial akan menyerahkannya kepada Presiden Joko Widodo untuk dipilih tujuh komisioner KND.

“Dari ketujuh komisioner tersebut, empat di  antaranya harus penyandang disabilitas. Semakin cepat prosesnya selesai, semakin cepat pula penyandang disabilitas bisa mendapatkan haknya,” demikian Bamsoet. (*/gan)

Komentar ANDA?