Bandara di Lewoleba Akan Dipindahkan ke Tanjung Ile Ape

0
871
Foto: Kepala Dinas PU Kabupaten Lembata, Paskalis Tapobali

NTTsatu.com – LEWOLEBA – Pemerintah Kabupaten Lembata sedang menyiapkan lahan seluas 80 Hektare untuk Bandara Baru di Lembata. Lahan itu berada di Tanjung Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Lembata Paskalis Tapobali yang dihubungi Rabu (25/4), mengatakan, koordinasi pembebasan lahan di tingkat masyarakat untuk rencana pembangunan bandara bertaraf internasional itu terus berlangsung secara bertahap.

Menurutnya, sekitar 80 persen dari pemilik lahan sudah bersedia membebaskan lahannya, sedangkan sisanya masih dalam upaya komunikasi atau pendekatan.

“Dalam perencanaan, landasan pacu bandara ini akan dibangun sepanjang 2.500 meter yang sudah didukung dengan kondisi lokasi yang ada,” katanya seperti dilansir LKBN Antara Kupang.

Menurutnya, pemerintah Lembata sedang gencar mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan untuk membangun perekonomian. Untuk itu, dukungan infrastruktur bandara yang memadai akan memudahkan arus wisatawan yang datang ke daerah setempat dengan cepat melalui jalur penerbangan.

“Pak Bupati juga memiliki konsep menjadikan Lembata semacam daerah transit untuk jalur-jalur penerbangan dari luar yang masuk ke NTT,” katanya.

Menurutnya, lokasi bandara baru jauh lebih mendukung dibandingkan kondisi Bandara Wunopito di Kota Lewoleba, ibukota Kabupaten Lembata, yang aktif saat ini dengan panjang landasan pacu yang terbatas sekitar 1.400 meter.

Foto: Bandara Wunopito, Lewoleba Lembata dengan panjang 1400 meter ini tidak bisa didarati pesawat besar. Perpanjangan tidak bisa dilakukan karena berbagai masalah, karena itu harus dipindahkan

“Bandara Wunopito jaraknya cukup dekat dengan gunung Ile Ape sehingga kondisinya terhalang sehingga pesawat yang mendarat harus dari utara atau dari arah gunung, tidak bisa dari selatan,” katanya.

Paskal berharap, proses pembebasan lahan untuk rencana pembangunan bandara baru segera tuntas sehingga selanjutnya tinggal diusulkan kepada Kementerian Perhubungan.

“Setelah beres lahannya tinggal diusulkan ke pemerintah pusat, lalu proses selanjutnya bisa dibangun sesuai aturan yang ada di kementerian terkait,” katanya. (*/bp)

 

Komentar ANDA?