NTTsatu.com – KUPANG – Ketua DPRD Flores Timur (Flotim) Yoseph Sani Betan marah ketika memimpin rapat paripurna istimewa penandatanganan kesepakatan terhadap kebijakan umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Tahun Anggaran 2018. Dia meminta agar anggaran tambahan yan diajukan oleh OPD yang tidak dihadiri pimpinan OPD dalam rapat ini tidak penuhi.
Kemarahan itu dipicu ketidakhadiran para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam rapat paripurna tersebut.
Hanya tiga pimpinan OPD yang hadir yakni Kepala Bappeda, Kadis Sosial, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah padahl rapat sudah dijadwalkan sejak jauh hari.
Yoseph Sani Betan dalam rapat paripurna istimewa, Kamis (16/11) yang didampingi dua Wakil Ketua Dewan Mathias Weron Enai dan Robertus Rebon Kreta serta dihadiri Wakik Bupati Flotim Agustinus Payong Boli tersebut mengawali sidang dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada forum paripurna istimewa atas ketidakhadiran Bupati Flotim Antonius Hubertus Gege Hadjon.
Menurutnya, Bupati tidak bisa hadir karena mengikuti penandatanganan kerjasama para kepala daerah se-NTT dengan Polda NTT di Kupang.
Meski demikian rapat tetap dilanjutkan dan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama penetapan plafon kebijakan umum APBD dan plafon prioritas APBD TA 2018.
Usai penandatanganan, Betan mengatakan, rapat paripurna harusnya dihadiri seluruh pimpinan OPD. Jangan menghadiri sidang karena bupati atau wakil bupati hadir.
“Ini bentuk koordinasi dan dampingan terhadap kuota anggaran tapi pemdampingan tidak dihadiri pimpinan OPD. Saya harap kondisi ini dapat pula dipahami bupati agar dalam sesi pembahasan nanti lebih dicermati dengan baik. Saya hari ini menahan tiga pimpinan untuk hadir walau ada banyak anggota Dewan yang tidak hadir karena mengikuti pembahasan RPJMD di Kupang dan lanjut ke Jakarta dan dalam paripurna istimewa tidak ada tuntutan kuota dan saya tahan tiga pimpinan Dewan untuk hadir,” tegasnya.
Ia mengaku kecewa dan tidak bersemangat memimpin sidang paripurna. Ia meminta agar OPD yang pimpinannya tidak hadir, tidak diberi penambahan anggaran.
“Bila perlu anggaran yang tak penting dicoret dan dikasih secukupnya saja. Pak Bupati pingin hadir tapi minta izin kepada pimpinan Dewan agar pak Wakil (Bupati) yang hadir dan berharap agar pimpinan OPD bisa hadir. Tapi kalau tidak hadir sangat sedih. Kita sama-sama membangun daerah dan ini murni keprihatinan saya tanpa ada intrik politik,” tegas Betan.
Ia mengatakan, pimpinan OPD ngotot minta untuk dinaikkan anggarannya. Namun, ketika dilakukan penetapan dalan rapat paripurna istimewa justru tidak datang.
Menurutnya, penandatanganan kesepakatan itu belum final karena masih dilanjutkan dalam pembahasan lebih lanjut saat pemerintah mengajuan RAPBD TA 2018 pada 20 November. Baru final saat ditetapkan pada 30 November mendatang.
Ia berharap, kesepakatan yang telah dibuat itu dapat dikoordinasikan secara baik agar rancangan yang sudah ditetapkan menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD dan pada waktunya diajukan ke Dewan (*/bp)