Barthol da Cunha Ajukan PK Kasus Pasar Alok

0
251
Foto: Terpidana Kasus Pasar Alok Barthol da Cunha (baju biru) sedang pose bersama istrinya, kuasa hukum Fransisco Soarez P. Pati, dan petugas Lapas Penfui Kupang Randi M. Baria, di Lapas Penfui Kupang, Selasa (24/10)

NTTsatu.com – MAUMERE – Terpidana Proyek Pembangunan Lanjutan Pasar Alok Tahun Anggaran 2006-2007, Barthol da Cunha, Selasa (24/10), secara resmi mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) RI. Mantan Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Sikka itu melengkapi dengan novum sebagai alat bukti baru. 

Sebelumnya, pada tanggal 7 Desember 2016 MA menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta kepada Barthol da Cunha. Selain Barthol da Cunha sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), proyek ini juga telah menyeret pejabat pembuat komitmen (PPK) Zakarias Heriando Siku.

Fransisco Soarez P. Pati selaku kuasa hukum melalui press release yang diterima media ini, Selasa (24/10), mengakui kliennya telah mengajukan permohonan PK kepada Panitera Pengadilan Tipikor pada PN Kupang sesuai Akta Permohonan PK Nomor 07/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2017/PN Kpg yang disusul dengan penyerahan Memori PK sebanyak 4 eksemplar.

“Permohonan PK yang diajukan klien saya terhadap putusan MA didasarkan pada adanya alat bukti baru atau novum,” tulis pengacara muda yang juga  menangani perkara yang sama dialami Heriando Siku.

Fransisco Soarez P. Pati beralasan pengajuan permohonan PK merupakan hak kliennya untuk mencari keadilan dalam perkara ini. Dia menyebut beberapa alasan substansial yang dipandang sebagai sebuah kekeliruan hukum di tingkat kasasi yakni kesalahan dalam menerapkan peraturan hukum (error in iuris), judex juris MA, serta kesalahan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan fakta (error in facti).

Novum yang diajukan berupa dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab Sikka TA 2006 dan TA 2007, Laporan atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Sikka TA 2006 dan TA 2007, Keputusan Bupati Sikka Nomor HK.188.45/297/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Bahan/Barang-barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sikka TA 2006, serta Buku Register Keputusan Bupati Sikka untuk Periode Tahun 2005. Dua dokumen terakhir telah dilegalisir Bagian Hukum Setda Sikka.

Dia menyebutkan BPK RI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tidak menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.305.671.672 yang berkaitan dengan Proyek Pembangunan Lanjutan Pasar Alok TA 2006-2007. BPK RI pun tidak menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan Barthol da Cunha dalam penyampaian laporan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan lanjutan Pasar Alok TA 2006-2007.

Tentang SK Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Bahan/Barang-Barang Kebutuhan Pemkab Sikka TA 2006 serta Buku Register Keputusan Bupati Sikka Periode Tahun 2005, alasannya, berkaitan erat dengan status hukum Pasar Alok yang merupakan bangunan milik Pemkab Sikka. Pelaksanaan audit perhitungan kerugian keuangan negara pembangunan Pasar Alok sebagaimana dilakukan BPKP Perwakilan NTT wajib menggunakan produk hukum Pemkab Sikka tersebut.

Untuk itu, pelaksanaan audit tidak dapat dipaksakan dengan menggunakan Keputusan Bupati Sikka Nomor 86.HK/2006 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Bahan, Upah dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Untuk Bangunan Non Pemerintah TA 2006 tanggal 6 Juni 2006 sebagai rujukan untuk menghitung harga satuan bahan, barang dan upah yang merupakan pembentuk harga kontrak dalam kegiatan pembangunan Pasar Alok.

Karena itu, menurut dia, temuan kerugian negara sebesar Rp 1.305.671.672 bukan sebagai akibat dari adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan kliennya bersama-sama saksi Heriando Siku. Tetapi, tegasnya, temuan kerugian negara tersebut sebagai akibat dari penggunaan dasar hukum yang salah, karena SK Bupati tersebut tidak menetapkan PPN 10%, biaya galian C dan jasa kontraktor. Semua komponen itun telah diatur dalam SK Bupati Sikka tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Bahan/Barang-barang Kebutuhan Pemkab Sikka TA 2006.

“Inilah yang mengakibatkan terjadinya error in iuris yakni kesalahan menerapkan peraturan hukum. Putusan MA di tingkat kasasi hanya mengambil over surat dakwaan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdapat kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan NTT. Padahal secara yuridis Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara itu sendiri tidak pernah diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan, sehingga tidak sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 ayat 1 huruf C KUHAP,” ujar dia.

Terhadap judex juris, katanya, MA masih menerapkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perppres Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Padahal peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2010.

Pasal 135 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 secara tegas menyatakan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. Ini artinya terhitung sejak 1 Januari 2011, Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, sehingga tidak dapat diterapkan dalam perkara atas nama Barthol da Cunha maupun terpidana lainnya dalam kasus yang sama yakni Zakarias Heriando Siku.

“Jadi dua terpidana ini harus dibebaskan dari seluruh dakwaan (vriijsprak) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van allerechtvervolging),” tambah dia.

Kasus serupa, bandingnya, pernah terjadi dalam perkara atas nama Katarina Sumilat yang diadili Pengadilan Tipikor Makasar. Terpidana ini akhirnya dilepaskan dari segala tuntutan hukum oleh MA di tingkat kasasi dengan pertimbangan PN Tipikor Makasar telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Hal lain yang menjadi alasan diajukannya PK adalah karena MA di tingkat kasasi telah melakukan error in facti yakni salah mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan fakta. Dalam putusannya, MA telah mempertimbangkan adanya kerugian negara yang terjadi di Kabupaten Kupang dan selanjutnya membebankan pertanggungjawaban pidanya kepada Barthol da Cunha.

Pertimbangan hukum yang mengandung error in facti tersebut dikategorikan sebagai pertimbangan hukum yang mengandung kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata sehingga sudah seharusnya dibatalkan dalam pemeriksaan di tingkat PK. (vic)

Komentar ANDA?