BPBD NTT dan Kabupaten/Kota Siaga Bencana

0
302
Foto: Kepala BPBD NTT, Tini Thadeus

NTTsatu.com – KUPANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT telah menyiapkan pelbagai sumber daya dalam  menghadapi peristiwa bencana alam. Selain itu, BPBD NTT juga setiap saat memantau kondisi daerah di 22 kabupaten dan kota melalui Posko bencana yang beroperasi selama 24 jam.

“Kami telah memantapkan empat bidang sumber daya yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) berkaitan dengan penanggulangan bencana. Yaitu sumber daya manusia (SdM), sumber daya peralatan, regulasi dan dukungan dana. Juga di setiap kabupaten/kota sudah dilengkapi dengan peralatan komunikasi,” kata Kepala BPBD NTT, Tini Thadeus, ketika ditemui di ruang kerjanya, di Kupang, Senin (15/1).

Tini Thadeus, menjelaskan pihaknya memiliki berbagai item kegiatan dalam penanggulangan bencana. Mulai dari bencana gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir hingga pada kejadian luar biasa (KLB). Untuk penangananannya perlu mempersiapkan struktur dan kelembagaan maupun SdM BPBD di 22 kabupaten/kota. Dan saat ini sudah terdapat lembaga BPBD di seluruh kabupaten/kota, kecuali kabupaten Malaka belum terbentuk BPBD.

Terkait sumber daya peralatan, kata Thadeus, BPBD kabupaten/kota sudah dilengkapi peralatan dasar maupun peralatan pendukung. Peralatan dasar, BPBD NTT telah mendistribusikan secara merata diseluruh kabupaten berupa mobil ranger dilengkapi radio komunikasi, motor trail dan tenda. Sedangkan peralatan pendukung telah diberikan mobil box dan mobil pick up penanggulangan bencana, speed boad dan tangki air.

Kemudian untuk penanggulangan bencana dibutuhkan adanya regulasi. Regulasi yang menjadi acuan adalah Undang-Undang (UU) nomor: 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disertai adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat oleh masing-masing kabupaten dan kota.  Terpenting juga soal dana pendukung.

Menurut Tini,  dana yang bersumber dari APBD I dan APBD II sudah disiapkan sesuai kemampuan daerah masing-masing.

Tini Thadeus mengakui, disamping dana APBD I dan II juga terdapat dana hibah dari pemerintah pusat untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi NTT. Namun, tidak semua kabupaten setiap tahun mendapatkan dana tersebut. Tergantung intensitas bencana dan jumlah penduduk dari masing-masing kabupaten/kota. Sebab, dana RR ini untuk pembangunan fisik merehabilitasi bangunan yang hancur.  (hms)

Komentar ANDA?