BPJS KETENAGAKERJAAN BEDA DENGAN BPJS KESEHATAN

0
288

KUPANG. NTTsatu – Wakil Gubernur NTT, Benny Alexander Litelnony mengatakan, Penyelenggaraan Badan Perlindungan Jaminanan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan merupakan perintah undang-undang. Karenanya menjadi suatu keharusan bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk juga mendukung penuh program nasional ini.

“Saya minta, berikan sosialisasi yang luas agar publik juga bisa memahami bedanya antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” katanya ,? demikian ketika menerima tim BPJS Ketenagakerjaan di ruang kerjanya, Selasa, 14 April 2015.

Wagub juga berharap BPJS ketenagakerjaan juga beraudensi dengan DPRD agar bisa didukung dengan regulasi daerah dan DPRD juga bias menyuarakan jkepada masyarakat ketika turun bertemu dengan konstituennya.

Ngurah Suartika, Kepala Kantor Wilayah BPJS ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara dan Papua (BANUSRA) pada kesempatan itu mengatakan bahwa BPJS merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dijelaskannya jika terdapat dua jenis BPJS yaitu BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan berdiri pada 1 Januari 2014 dan akan beroperasi penuh pada 1 Juli 2015 mendatang.

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program yakni program kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun. Kepesertaan BPJS terdiri dari tenaga kerja formal dan nonformal termasuk disini PNS,tenaga honor, pedagang kaki lima, tukang ojek, serta nelayan.

“Saat ini masih banyak pekerja yang belum dilindungi hak-haknya. Karena itu kami butuh dukungan dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja dalam program jaminan sosial ini,” kata Ngurah.

Gede Putu Laxman, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kupang menambahkan, , tugas BPJS yakni memberikan kepastian jaminan perlindungan ketenagakerjaan. Mulai dari masyarakat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, perlindungan hak-hak pekerja, memberikan jaminan untuk kematian dan modal usaha untuk menjamin keluarga yang ditinggalkan.

Turut hadir pada kesempatan itu M. Ridwan yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemasaran Cabang NTT. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Drs Lambertus.L Riti.MT. (ayu)

Komentar ANDA?