BPK Sudah Audit APBD 2012 Manggarai Timur

0
261
Foto : Kabag Humas Setda Manggarai Timur, Boni Say

BORONG.NTTsatu.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan (APBD-P) Kabupaten Manggarai Timur tahun 2012 sudah diaudit BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, karena itu tidak ada pemalsuan seperti yang dilontarkan berbaga pihak.

Hal ini disampaikan oleh Kabag Humas Setda Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Boni Say. Pernyataan itu disampaikannya menanggapi  informasi dugaan pemalsuan dokumen APBD-P Pemkab Manggarai Timur (Matim)  tahun 2012 yang dipersoalkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F PDIP) DPRD Manggarai Timur.

Dia menjelaskan, F PDIP DPRD Matim menyampaikan laporan ke Polres Manggarai pada tanggal (28/9/2013)  tentang dugaan pemalsuan APBD 2012. Padahal, BPK RI Perwakilan NTT telah melakukan audit atau pemeriksaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab Matim tahun 2012.

“Hasil pemeriksaan BPK RI NTT tidak menemukan adanya kerugian negara atau daerah pada pelaksanaan APBD induk atau APBD-P Pemkab Matim tahun 2012, termasuk tidak ditemukan dugaan pemalsuan dokumen APBD-P,” katanya.

Dia mengatakan Terkait dugaan tindakan melawan hukum pemalsuan dokumen APBD-P tahun 2012 adalah dugaan tidak tepat dan salah kaprah. Pemkab Matim telah menyelenggarakan roda Pemerintahan dengan baik dan benar serta sesuai koridor yang sah.

Sebagai bukti adalah dokumen pemeriksaan pihak berwenang Inspektorat Daerah dan BPK RI NTT menyatakan hasil pemeriksaan administrasi dan fisik pembangunan tidak ditemukan kerugian negara atau daerah serta tidak ada indikasi pemalsuan dokumen APBD-P KMT tahun 2012.

Bony juga menjelaskan, bukti ini diperkuat hasil rekonsiliasi data Tindak Lanjut Rekonsiliasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI NTT per 31 maret tahun 2015 terhadap penyelenggaraan administrasi dan pembangunan fisik Pemkab Matim dari tahun 2009 hingga 2015. Bukti hasil TLRHP BPK RI NTT juga tidak menemukan kerugian negara atau daerah serta bebas dari indikasi dugaan pemalsuan dokumen APBD-P milik tahun 2012 itu.

“Atas hasil TLRHP ini, BPK RI NTT beropini Clear and Clean (Jelas dan Bersih),” tegasnya.

Dikatakanya,  bukti lain menepis  dugaan pemalsuan APBD-P tahun 2012 itu adalah adanya surat hasil penyelidikan Polres Manggarai tanggal 23 Agustus perihal pemberitahuan hasil penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen APBD-P KMT tahun 2012.

“Keterangan surat itu menyatakan Pihak Polres Manggarai telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan berupa permintaan keterangan dan pemeriksaan dokumen dokumen, yang berkesimpulan, dugaan tindak pidana pemalsuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 jo pasal 264 dan pasal 266 KUHP, ditemukan belum cukup bukti,” urai Boni.

Atas dugaan tersebut lanjutnya, Pemkab Matim wajib berterima kasih atas apresiasi baik dan perhatian semua pihak. Semua ini tentunya bertujuan baik, yaitu untuk kemajuan Manggarai Timur di masa yang akan datang.

“Pemerintah pun berkeinginan terus mendapatkan masukan dari masyarakat dan tentunya saran kritik yang bersifat konstruktif. Pemerintah mengajak semua pihak untuk duduk bersama, mendiskusikan segala permasalahan serta mencari solusinya bersama pemerintah, namun tetap menjunjung tinggi etika dan budaya, sebab orang Manggarai pada umumnya terlahir dan besar karena budaya,” tambah Bony. (mus)

Komentar ANDA?