“Golkar sudah diakomodir dengan hadirnya Alm. Marsel Petu, sebagai Bupati. Dengan adanya tarik menarik polemik Wakil Bupati, semestinya Golkar tidak ngotot karena mereka sudah mengambil posisi sebagai Bupati,” jelas Ahamad Atang kepada wartawan hari ini, Rabu, 03/03/2021.
Menurut dia, soal Wakil Bupati, mestinya diberikan kepada koalisi lain. Jika hari ini ada dua nama, satu dari Golkar dan satu dari partai Nasdem, maka yang harus didorong adalah Nasdem, karena Partai Golkar sudah mendapat posisi Bupati.
“Ini kan bukan paket baru, tapi melanjutkan yang sudah ada hanya karena posisi tersebut lowong,” terang Ahmad Atang.
Ia menambahkan, melihat polemik yang terjadi sampai hari ini belum diputuskan siapa yang akan diakomodir, semestinya proses politik harus ada yang namanya win-win solution.
“Sehingga saya menduga, ada kemandekan negosiasi. Yang menjadi pertanyaanya, kira-kira konsensus apa yang dibangun di belakang layar, sehingga bisa clear satu di antara dua nantinya,” tutup Ahmad Atang.
Etika Politik
Sementara, Ketua Bappilu DPD PDI Perjuangan NTT, Chen Abubakar mempertanyakan etika politik Partai Golkar.
Menurut Abubakar, Partai Golkar semestinya membangun komunikasi politik yang baik dan beretika dengan partai koalisi yang tergabung dalam paket Marsel-Jafar (MJ).
“Jika hari ini Partai Golkar membangun argumentasi dengan mengedepankan etika dalam proses penjaringan Calon Wakil Bupati, pertanyaanya adalah sejauh mana komunikasi etika politik yang dilakukan oleh Partai Golkar,” ujar Chen Abubakar, Rabu, 3 Maret 2021.
“Komunikasi bagian dari etika, justru Golkar tidak beretika,” tegas Chen Abubakar.
Menurutnya, sejak awal PDI Perjuangan telah menginisiasi untuk mengisi kekosongan tersebut.
