NTTsatu.com – LEMBATA – Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPN PNS) di Kabupaten Lembata ternyata menuai masalah. Masalah tersebut telah diadukan Pemkab Lembata ke Polres setempat pada Senin, 06 Agustus 2018.
Langkah itu diambil Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lembata, Patris Udjan melalui Bagian Hukum Setda Lembata untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik oleh oknum inisial (BHO) dan (FR) di Polres Lembata, Lewoleba, Senin (6/8/2018). Pasalnya nama baik Pemkab Lembata dalam hal ini BKD Lembata dicemarkan oleh dua oknum berinisial BHO dan FR.
Untuk diketahui, BHO dan FR yang mengaku orang dekat Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur memungut uang sejumlah Rp 1 juta dari setiap peserta seleksi PPN PNS agar diluluskan saat mengikuti seleksi beberapa waktu lalu.
Informasi itu kemudiab ditelusuri pihak BKD dan akhirnya diperoleh informasi kalau tabiat buruk itu dilancarkan oleh BHO dan FR.
“Kami dari BKD sudah umumkan secara terbuka bahwa tidak ada pungutan-pungutan dalam proses seleksi itu namun toh ada warga yang mau ditipu. Untuk menjernihkan persoalan ini, kami dari BKD didampingi tim bantuan hukum Pemda Lembata sudah membuatkan laporan ke pihak kepolisian,” kata Patris yang dikonfirmasi ke Lewoleba, Lembata, Selasa, 07 Agustus 2018.
Ia berharap pihak kepolisian bisa membongkar dan mengetahui siapa orang yang sebenarnya melakukan pungutan liar ini.
“Intinya bahwa BKD tidak pernah melakukan pungutan sepeser pun sehingga kami merasa bahwa tercemari, karena publik menilai bahwa oh ternyata kerja orang BKD seperti itu,” imbuh Patris.
Patris juga berharap para korban bisa melaporkan hal ini agar pihak kepolisian dapat membongkar prakti pungli yang dilakukan oleh BHO dan jaringannya.
“Kasihan korban begitu banyak. Kami malah lebih senang kalau teman-teman yang merasa diri dikorbankan juga melaporkan,” kata Patris (*/bp)
Foto: Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lembata, Patris Udjan