NTTsatu.com – KUPANG – Gubernur NTT, Frans Lebu Raya berharap agar para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Kementerian Hukum dan HAM harus benar-benar meningkatkan kualitas diri agar dapat memberikan pelayanan yang baik.
“Setelah mengikuti proses seleksi, memenuhi berbagai persyaratan serta dinyatakan lulus sebagai CPNS, saudara-saudari mesti merasa gembira dan bersyukur. Dari ribuan orang yang berminat dan mengikuti seleksi, kalianlah yang terpilih menjadi PNS pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM). Wujudkan syukur dan bangga tersebut dengan bekerja sebaik-baiknya, dalam membangun Indonesia di NTT. Tingkatkan terus kualitas diri dalam bekerja,” pesan Gubernur ketika menyampaikan sambutan dan membuka secara resmi kegiatan Pembekalan Orientasi CPNS Tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Nusa Tenggara Timur di Aula El Tari, Senin (22/1).
Kegiatan Orientasi ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan tema ‘Sinergitas orientasi CPNS yang berkualitas”.
Dalam arahannya, Gubernur meminta para CPNS untuk terus memperbaharui motivasi kerja. Karena motivasi awal menjadi PNS supaya dapat upah dan mempunyai gaji sendiri mesti dimurnikan dari hari ke hari.
“Jangan cepat berpuas diri sesudah menerima Surat Keputusan (SK) sebagai PNS. Harus selalu cerdas dalam bekerja, jadi PNS tidak boleh berhenti belajar. Mesti terus belajar. Mesti punya ilmu sehingga dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” harap Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan agar para CPNS menjaga integritasnya sebagai abdi negara dan masyarakat. Harus punya komitmen dalam diri untuk bekerja dengan benar dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum.
“Orang yang memiliki integritas tidak akan mengatakan, saya tidak akan mencuri karena saya akan dihukum. Melainkan dia akan mengatakan, saya memang tidak mau mencuri karena kepribadian saya bukan pencuri. Itu baru namanya integritas, bukan karena takut dipecat atau dihukum,” tegasnya.
Hal lain yang ditekankan gubernur adalah perlunya ditanamkan disiplin dalam diri. Disiplin bukan saja soal datang, istirahat dan pulang tepat waktu.
“Disiplin yang dimaksudkan adalah disiplin kerja. Kerja, kerja dan kerja. Sejak tahun 2008, saya selalu mengkampanyekan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas. Kita diterima sebagai PNS untuk bekerja. Kalau pekerjaan bisa diselesaikan hari itu, harus dituntaskan. Jangan tunda sampai besok,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Nusa Tenggara Timur, Muhammad Diah, SH, MH dalam laporannya menjelakskan, formasi CPNS KemenkumHAM NTT harusnya berjumlah 438 orang. Dua orang dari Formasi S-1 Analisis Keimigrasian mengundurkan diri serta satu orang lagi Formasi S-1 Perancang Peraturan Perundang-undangan diakomodir kantor Pusat Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu, yang mengikuti kegiatan orientasi tersebut hanya sebanyak 435 orang.
Rincian formasinya terdiri dari Penjaga Lapas untuk formasi SLTA sejumlah 378 orang, Analis Keimigrasian untuk formasi S-1 sebanyak 30 orang, Pemeriksa Keimigrasian untuk formasi D-III sejumlah 12 orang serta Perawat dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Kemasyarakatan (Bapas) untuk formasi S-1 sebanyak 15 orang.
“Untuk formasi tamatan SLTA dan D-III adalah seratus persen putera daerah NTT. Sementara formasi S-1, lima puluh persen adalah anak-anak NTT,” jelas Muhammad Diah.
Muhamad Ramlan asal Maubesi, Kabupaten TTU dan Yulianda Adriana Putri Noa asal Pariti, Kabupaten Kupang, dua orang wakil CPNS mengungkapkan, seluruh proses seleksi penerimaan CPNS Kemenkum HAM Wilayah NTT sejak saat pendaftaran sampai dengan pengumuman kelulusan dilakukan secara transparan, terbuka dan profesional.
“Seleksi awal dilakukan secara online. Tahap yang menentukan kelulusan adalah tes CAT (Computer Assisted Test). Kami tidak mengenal seorang pejabat pun di Kementerian Hukum dan HAM. Kami datang ke sini dalam keadaan kosong tanpa ada relasi siapa pun,” ungkap Muhamad Ramlan, putera seorang petani tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lebu Raya menyerahkan secara simbolis SK 80% kepada perwakilan peserta.
Kepala Kantor KemenkumHAM, Muhammad Diah juga menyerahkan piagam penghargaan kepada beberapa instansi yang telah memperlancar pelaksanaan proses seleksi penerimaan PNS pada akhir Tahun 2017 lalu, diantaranya Ombudsman NTT, Polda NTT, Kantor Pos dan Giro NTT, TVRI NTT serta Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTT.
Hadir dalam kesempatan itu, Penasihat Menteri Hukum dan HAM, Josef Nai Soi, Wakil Ketua DPRD NTT, Gabriel Beri Bina, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Ir. Benediktus Polo Maing, Unsur Forkompinda NTT, Kepala Ombudsman NTT. (hms)