Dana Talangan Ganti Rugi Belum Jelas, Waduk Napunggete Bakal Ditutup

0
300
Foto: Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sikka Thomas Agustinus Lameng;

NTTsatu.com – MAUBERE– Pemerintah Kabupaten Sikka tengah mengajukan dana talangan sebesar Rp 44 miliar lebih untuk ganti rugi lahan di Waduk Napunggete Kecamatan Waiblama. Namun hingga kini belum jelas sumber dana talangan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat pemilik lahan bakal menutup akses ke waduk.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sikka Thomas Agustinus Lameng, Rabu (18/4), menjelaskan proposal dana talangan ganti rugi sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR. Pemerintah daerah berharap usulan dana talangan bisa diakomodir melalui APBN Perubahan 2018.

Rencananya dalam waktu dekat ini Thomas Agustinus Lameng alias Tomy Lameng bersama Pelaksana Tugas Bupati Sikka Paolus Nong Susar akan berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan dana talangan. Kedua berencana bertemu Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR.

“Waktu antar porposal ke Jakarta, kami disarankan bertemu Kepala Pusat Bendungan, untuk menanyakan langsung tentang dana talangan ganti rugi lahan di Waduk Napunggete. Nanti saya dengan Pelaksana Tugas Bupati yang langsung bertemu beliau,” jelas Tomy Lameng.

Selain itu, tambah Tomy Lameng, untuk mempermudah mendapatkan dana talangan, dia juga disarankan melakukan komunikasi dengan anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan NTT 1. Dari saran ini, lanjutnya, pihaknya juga akan bertemu Melchias Markus Mekeng, kini Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI. Tomy Lameng berharap Melchias Markus Mekeng  bisa membantu mengomunikasikan dengan Menteru Keuangan Sri Mulyani.

Sebelumnya diberitakan bahwa Tim Aprisal telah melakukan penghitungan ganti rugi lahan milik masyarakat sebesar Rp 48 miliar. Pemerintah Kabupaten Sikka telah mengalokasikan Rp 4 miliar lebih melalui APBD 2018. Sisa dana sebesar Rp 44 miliar lebih akan diperjuangkan melalui dana talangan dari pusat melalui APBN Perubahan Tahun 2018.

Sementara itu, dana Rp 4 miliar lebih hingga kini belum direalisasikan kepada masyarakat. Pada Rabu (17/4), 3 orang pemilik lahan menemui Tomy Lameng dalam rangka mendesak pemerintah daerah untuk segera membayar ganti rugi. Mereka mengancam akan menutup akses ke Waduk Nepunggete jika pemerintah belum merealisasikan ganti rugi.  (vic)

Komentar ANDA?