NTTsatu.com – MAUMERE– Kabupaten Sikka disebut-sebut sedang mengalami defisit anggaran. Akibatnya pemerintah harus melakukan rasionalisasi sejumlah pos anggaran dengan maksud menutupi defisit. Namun boleh diduga apa yang disebut dengan defisit anggaran hanyalah omong kosong semata.
Fakta ini terungkap dalam sidang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sikka bersama pemerintah setempat, Senin (2/10). Rapat Banggar ini menujukkan dengan jelas sebenarnya pemerintah daerah ini memiliki uang cadangan. Persoalannya pada kemauan dan niat baik pemerintah dan Banggar dalam mengakomodir usulan program kerja pada organisasi perangkat daerah (OPD).
Seperti yang diikuti media ini, rapat Banggar sempat alot saat membahas pembebasan lahan untuk Terminal Wairkoja senilai Rp 4,8 miliar. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka Wilhelmus Sirilus beralasan program ini sudah diperjuangkan sejak tahun 2016, namun selalu saja tidak ada alokasi anggaran.
Sejumlah anggota Banggar menolak program ini karena alasan defisit anggaran. Kondisi ini membuat anggota Banggar Agustinus Romualdus Heny alias Heny Doing, sempat berang. Dia tidak menerima argumentasi anggota Banggar yang menolak program tersebut dengan alasan defisit.
Ketua Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan kalau hanya alasan defisit maka seharusnya tidak perlu lagi ada akokasi anggaran untuk sejumlah program kegiatan lain.
“Uang ada, ini semua tergantung kita untuk melihat mana program kegiatan yang lebih prioritas untuk masyarakat. Saya setuju pembebasan lahan dipending, tapi bukan dengan alasan uang tidak ada,” ketus dia.
Sementara anggota Banggar yang lain, Gorgorius Nago Bapa, menantang Banggar untuk men-drop satu dari tiga program bagi wakil rakyat yang beberapa hari lalu disetujui Banggar senilai Rp 1,8 miliar. Namun tantangan ini tidak ditanggapi oleh satu pun anggota Banggar.
“Kita ini kerja untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Saya usulkan kegiatan di DPRD saja yang di-drop. Kita punya tiga kegiatan yaitu reses, bimtek, dan kaji banding, salah satunya di-drop,” usul Ketua Fraksi Partai Golkar itu.
Karena tidak menghasilkan persepsi yang sama, Donatus David selaku pimpinan rapat menskors rapat tersebut. Hingga kini belum diketahui nasib pembebasan lahan Terminal Wairkoja, apakah mendapat tambahan alokasi anggaran ataukah dipending hingga tahun depan.
Padahal sebelum pembahasan tentang Terminal Wairkoja, Banggar DPRD Sikka sempat membahas bersama Dinas Pertanian Kabupaten Sikka terkait jalan usaha tani. Pembahasan ini berlangsung mudah dan singkat, hingga Wakil Ketua Banggar Donatus David mengetuk palu tanda persetuan alokasi senilai Rp 2.252.963.000 untuk 14 paket proyek jalan usaha tani.
Heny Doing mengaku pantas kesal, karena untuk kepentingan jalan usaha tani, anggota Banggar begitu mudah memberikan persetujuan tambahan alokasi dana. Padahal, jalan usaha tani sudah melampaui target, tapi karena untuk kenyamanan komunikasi lalu Banggar menyetujui tambahan alokasi.
Ditengarai paket-paket proyek jalan usaha tani merupakan proyek yang masuk dalam mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Sikka.
Untuk tahun anggaran 2017 terdapat 37 paket peroyek jalan usaha tani dengan total anggaran sebesar Rp 6.182.876.000. Dinas Pertanian hanya bisa mengakomodir 23 paket, sedangkan 14 paket senilai Rp 2.252.963.000 tidak bisa diakomodir karena alasan defisit.
Banggar DPRD Sikka akhirnya menyetujui alokasi dana tambahan untuk mengakomodir 14 paket dalam proses sidang hanya kurang lebih 15 menit.
Heny Doing menangkap kesan pembahasan anggaran di Banggar sepertinya diskriminatif. Ada program kerja dari OPD tertentu yang begitu gampang mendapat tambahan dana, sementara di lain pihak ada OPD lain semacam dianaktirikan. (vic)
