Demokrasi, Upaya Menjinakkan Kekuasaan

0
1120

Oleh. Dr. Thomas Tokan Pureklolon, M.Ph., MM.,    M.Si.

SEBUAH  percakapan politik yang sangat piawai tentang demokrasi yang dilontarkan oleh Abrahan Lincoln ketika menjadi presiden Amerika Serikat: “Demokrasi adalah kedalautan atau pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” ( is a government of the people by the people and for the people ). Pernyataan seperti ini juga biasanya dialamatkan kepada para mahasiswa di awal kelas baru tentang demokrasi, saat orientasi mata kuliah: Politik Nasionalisme.

Samuel P. Huntington, seoramg ilmuwan politik, dalam bukunya: The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century ( 1991), dalam tesis dasarnya mengatakan bahwa setidak-tidaknya terdapat tiga jenis pemahaman mengenai demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, yaitu sumber kewenangan bagi pemerintah ( The will of the people ), tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah ( commom good ), dan prosedur-prosedur pembentukan pemerintahan.

Jenis pemahaman yang pertama boleh disebut sebagai sumber daya, yang kedua adalah sebagai tujuan, yang biasanya digunakan dalam Pemikiran Politik Klasik yang sering pula disebut sebagai demokrasi klasik. Jenis pemahaman seperti ini dipahami oleh ilmuwan politik kontemporer sebagai terlalu ideal dan abstrak sehingga tidak dapat diukur secara adekuat.
Karena itu, Huntington menggunakan jenis pemahaman yang ketiga yakni prosedur untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan melalui pemilihan umum yang kompetitif oleh rakyat yang diperintah.

Huntinton melanjutkan percakapan dengan mengatakan bahwa para pembuat keputusan puncak dalam pemerintahan diseleksi secara periodik, melalui pemilihan umum yang fair, dimana para kandidat secara bebas bersaing untuk mendapatkan suara, dimana seluruh warga negara yang telah mencapai usia dewasa menggunakan hak pilihnya. Atau kalau mengikuti percakapan politiknya Robert A. Dahl, dalam bukunya, Polyarchy: Participation and opposition ( 1971 ), dengan tesis pemungkasnya yakni demokrasi melibatkan dua dimensi yaitu perlombaan ( contestation ) dan peran serta ( participation ).

Prosedur demokrasi seperti ini mengasumsikan adanya kebebasan dalam berbicara, kebebasan dalam menyebarluaskan pendapat, kebebasan dalam berkumpul dan berserikat. Dimensi kebebasan seperti itu bisa memungkinkan perdebatan politik dan kampanye pemilihan umum dapat hadir dan terselenggara ( direck democracy).

Huntinton sekali lagi berkeyakinan bahwa, pemilihan umum atas para pembuat keputusan puncak sebagai esensi demokrasi, tidak hanya memberikan sejumlah patokan untuk menilai sistem politik yang demokratis, tetapi juga untuk membandingkan sistem politik dan menganalisisnya, apakah suatu sistem politik telah berjalan secara demokratis atau belum secara demokratis.

Sebuah pertanyaan menohok untuk menggugat pemikiran Huntington di atas adalah; Apakah dengan berpartisipasi dalam kegiatan politik dapat memunculkan karakter masyarakat secara adil? Terhadap pertanyaan tersebut, John Rawls, yang juga seorang ilmuwan politik ( filsafat politik kontemporer ) dalam bukunya, A Theory of Justice ( 1971 ), menaru perhatian besar pada karakteristik masyarakat yang adil, dan berhasil membangun ilmu politik klasik Amerikat dari tidurnya pada awal tahun 1970-an, JohnbRawls akhirnya memberikan jawaban bahwa demokrasi menjadi pilar penghadang pemikiran Huntington yakni masyarakat yang adil menjadi jaminan akan hak dan kebebasan politik warga negara ( liberty ), perlakuan dan penghargaan yang sama (pemerataan hasil) terhadap semua warga negara sebagai manusia yang bermartabat ( equality), dan solidaritas atas semua komunitas dan bangsa (fraternity).

Terdapat pemahaman di atas, ada satu contoh konkrit sebagai afirmasi jawaban, seperti pembayar pajak tinggi tidak merasa diperalat.

Dengan demikian masyarakat yang adil akan lebih dapat dicapai apabila sebanyak mungkin warga negara terlibat langsung dan berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan ( participatory democracy ) dengan aneka statusnya dalam pengertian luas di dalam masyarakatnya dimana ia sendiri sebagai masyarakat warga.

Demokrasi sebagai power game.

Sebagai power game, demokrasi tampil hanya sebagai panorama dari dunia real politik yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dunia real politik sering menjelma menjadi the biased politics karena politik dalam political action, mau tidak mau menyangkut soal kekuasaan atau power. Politik lalu menjadi power game yang tidak luput dari instink atau nafsu akan kekuasaan dari manusia sebagai binatang politik atau animale-rationale seperti kata Aristotelles.

Demokrasi sebagai proses rasionalisasi politik adalah upaya agar kekuasaan tidak semata-mata dikomando oleh hukum instink manusia, melainkan oleh pertimbangan akal budi yang memadai dalam arti terpelajar.

Dengan kata lain untuk seluruh analisis di atas; Demokrasi dipahami pertama-tama upaya membatasi atau memagari kekuasaan politik, agar ia tidak menjadi buas dan liar. Singkat kata: Demokrasi adalah upaya menjinakan kekuasaan politik.

****

*) Penulis adalah: Dosen universitas Pelita harapan dan Penulis buku Referensi Ilmu Politik.

Komentar ANDA?