KUPANG. NTTsatu.com – Pendapat akhir Fraksi Demokrat DPRD Kota Kupang pada penutupan sidang II DPRD Kota Kupang,Kamis (1/10/2015) memberikan cacatan penting bagi Pemerintah Kota Kupang. Catatan penting itu adalah soal hasil evaluasi rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2015 di tingkat Pemerintah Provinsi NTT.
Melalui Pendapat akhir Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh,Jenly Ndaumanu dikatakan, berdasarkan hasil evaluasi, Fraksi Demokrat melihat masih ditemukan adanya sejumlah program dan kegiatan yang tidak konsisten antara rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), KUAPPS dan RAPBD.
Selain itu, lanjut Jenly,realisasi belanja modal yang masih rendah sebesar 23,27 persen dan pos belanja lainnya yang realisasi prosentase masih rendah.
“Catatan penting lainnya yakni, ada sejumlah pos benlanja honor pada belanja tidak langsung seperti honor penyusunan kata sambutan, tunjangan operator tenda, tunjangan sopir tenda, tunjangan petugas tenda, dan honor lainnya yang menurut pemerintah provinsi honor-honor serupa supaya dihapus dan dialihkan ke belanja Kesra untuk semua PNS pada lingkup pemrintah kota,” katanya.
Terhadapa beberapa cacatan Pemerintah Provinsi NTT tersebut,Fraksi Demokrat menyampaikan pendapat bahwa kedepan pemerintah perlu memperhatikan cacatan-catatan tersebut untuk dapat meminimalisir keselahan yang sama dan perlu diadakan pra pembahasan RAPBD bersama DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Kupang sebelum dilakukan pembahasan.
“Fraksi Demokrat meminta perhatian Pemerintah Kota ke depannya yakni kalau ada instruksi /surat edaran dari Pemerintah Pusat untuk dijalankan di Pemerintah Kota Kupang agar SKPD terkait cepat menanggapi sehingga tidak menghambat pembahasan di tingkat badan anggaran,” tandasnya.
Catatan penting lainnya disampaikan Fraksi PDI Perjuangan yang di
sampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan,Adrianus Talli. Terkait sektor pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kota untuk melakukan intensifikasi dan ekstenfikasi sumber-sumber pendapatan daerah agar lebih optimal dalam rangka mendukung upaya peningkatan PAD melalui berbagai sektor dan potensi yang dimiliki daerah.
Selain itu, tambah Adrianus, guna mendukun upaya optimalisasi terhadap pendapatan dari sektor pajak hotel dan restoran, Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah agar segera melaksanakan sistem pajak online dengan maksimalkan seluruh potensi yang ada.
“Disamping itu terhadap piutang pihak ke tiga yang saat ini menjadi satu komponen dari target pendapatan harus benar-benar diupayakan agar dapat diselesaikan pada sisa tahun anggaran berjalan ini. Pada tahap ini ketegasan dari pemerintah terhadap pengusaha wajib pajak yang taat pajak akan mencerminkan wibawah pemerintah di mata masyarakat,” katanya. (rif/bp)
=====
Foto : Jenly Ndaumanu