Diduga Gelapkan Dokumen, Pospera Polisikan Jaksa TTS

0
214
Foto: Mardon NR Nenohai dan Fredik Kase, SPd selaku ketua dan sekretaris Pospera usai melaporkan jaksa TTS di Mapolda NTT.

NTTsatu.com – KUPANG – Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Selasa, 1 Agustus 2017 mendatangi Mapolda NTT untuk melaporkan Nelson Tahik, SH (Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri TTS).

Pospera hadir sebagai kuasa dari Drs Salmun Tabun, MSi yang saat ini menjadi tersangka kasus korupsi dugaan penyimpangan dana makan dan minum di bagian umum Setda Kabupaten TTS, Pospera melaporkan Nelson Tahik, SH (jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri TTS).

Laporan ini disampaikan Mardon NR Nenohai dan Fredik Kase, SPd selaku ketua dan sekretaris Pospera. Jaksa penyidik diduga melakukan kejahatan jabatan, menghilangkan barang bukti dan merampas kemerdekaan orang.

“Terlapor karena jabatannya sebagai penyidik pada kejaksaan negeri TTS melakukan kejahatan dengan cara menghilangkan barang bukti berupa kuitansi yang sudah disita, yang harus diaudit oleh BPK RI Perwakilan NTT sehingga menyebabkan adanya kerugian negara dan kemudian Drs Salmun Tabun, MSi ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa sekaligus tahanan di LP Penfui Kupang dan kemerdekaannya dirampas,” ujar Fredik Kase, SPd saat ditemui di Mapolda NTT.

Disebutkan kalau kasus yang menjerat Sekda Kabupaten TTS ini mulai ditangani Kejaksaan Negeri TTS pada November 2015 dimulai dengan Pulbaket, penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi penyediaan makan minum pelantikan bupati dan wakil bupati TTS tahun 2014.

Pada 1 Februari 2016, penyidik kejaksaan negeri TTS melakukan sita dokumen di bagian umum Setda TTS dan jaksa mengirim surat permintaan audit ke BPK RI Perwakilan NTT pada April 2016. Dan pada 30 Mei 2016 atas permintaan terlapor, bendahara pengeluaran Setda TTS, Robert Selan memberikan satu buah kuitansi snack makan dan minum kepada terlapor dan disita sebagai barang bukti.

Pada 27 Januari 2017, Kejaksaan Negeri TTS menerima hasil perhitungan kerugian negara dari BPK Rp 37.527.272.73 dan selanjutnya Drs Salmun Tabun menjadi tersangka sejak 30 Januari 2017 dan ditahan sejak 6 April 2017 serta menjalani sidang sejak 2 Mei 2017.

Pada sidang 20 Juli 2017, terlapor selaku jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli dari BPK RI Perwakilan NTT, Hermawan Saputro, SE M.Ak yang dalam kesaksiannya menyatakan bahwa nilai kerugian negaraRp 37.527.272.73 dalam kasus ini disebabkan karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kejaksaan negeri TTS, tidak adanya bukti pertanggungjawaban anggaran untuk pengadaan snack pada kegiatan pelantikan Bupati TTS periode 2014-2019.

Sementara pada persidangan 27 Juli 2017, Drs Salmun Tabun, MSi sebagai terdakwa menghadirkan saksi bendahara pengeluaran Setda TTS, Robert Selan yang dalam kesaksiannya menyatakan bahwa ada pengadaan snack pada kegiatan pelantikan bupati dan wakil bupati TTS yang dibuktikan dengan kuitansi yang sudah diserahkan kepada terlapor sebagai jaksa penyidik pada tanggal 30 Mei 2016.

“Kami berkesimpulan bahwa terlapor secara sengaja menggelapkan/menghilangkan barang bukti kuitansi agar BPK RI Perwakilan NTT dalam proses auditnya tidak menemukan pertanggungjawaban anggaran snack sebagaimana tertera dalam kuitansi supaya BPK menyatakan itu sebagai kerugian negara/daerah untuk digunakan terlapor sebagai alat bukti untuk menetapkan Drs Salmun Tabun, MSi sebagai tersangka dan dapat ditahan,” ujarnya.

Usai membuat laporan polisi di ruang SPKT Polda NTT, para pelapor ke ruang Dit Reskrimum Polda NTT untuk memberikan keterangan terkait laporan mereka.

Pelapor Pospera juga berniat mengadukan hal tersebut ke Kejaksaan Tinggi NTT dan meminta BPK untuk meninjau kembali pendapat BPK dan hasil temuan.

“Kami juga akan melaporkan dugaan penggelapan dokumen ini ke komisi kejaksaan RI,” tegasnya.

Pihak kejaksaan Negeri TTS maupun Nelson Tahik, SH selaku terlapor belum berhasil dikonfirmasi terkait laporan kasus ini. (IL/ambu)

Komentar ANDA?