KUPANG. NTTsatu.com – Mantan Kepala Sub Dinas Pendidikan Luas Sekolah (Kasubdin PLS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Marthen Dira Tome menyatakan, masyarakat Nusa Tenggara Timur masih sangat membutuhkan program PLS. Karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mengkajinya secara baik untuk melanjutkan program ini.
Hal ini diungkapan Marthen Dira Tome yang berbicara sebagai Dewan Pembina Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (FK PKBM) Provinsi NTT pada Musyawarah Wilayah FK PKBM Provinsi NTT di Hotel Olive Kupang, Sabtu, 05 September 2015. Musyawarah ini dihadari oleh Dewan Pimpinan Pusat FK PKBM Indonesia, Budi dan para ketua FK PKBM Kabupaten/kota se-NTT.
Dira Tome yang juga Bupati Sabu Raijua ini menjelaskan, kejayaan Pendidikan Luas Sekolah itu terjadi pada tahun 2007. Dimana program ini sangat berhasil baik dan dinikmati masyarakat NTT terutama di kampung-kampung.
Meski demikian, Dira Tome juga menegaskan, program ini yang mengantarnya menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) atas dirinya dengan sangkaan telah melakukan korupsi dana PLS tersebut.
“Ketika saya diperiksa di KPK beberapa waktu lalu, saya jelaskan secara detail program ini. KPK kemudian baru tahu kalau apa yang sudah dilakukan itu benar. Saya juga sempat mempertanyakan status saya sebagai tersangka karena tidak ada dukungan alat bukti sesuai aturan hukum. Kasus ini sudah ditangani mulai dari Kejaksaan Negeri kemudian dilepaskan karena tidak ada alat bukti, kemudian Pejaksaan Tinggi menanganinya juga tidak ditemukan alat bukti. Akhirnya KPK mengambil alih kasus itu sehingga saya ditetapkan menjadi tersangka,” jelas Dira Tome.
Terkait Program PLS ini, Bupati Sabu Raijua ini mengatakan, hingga saat ini jumlah masyarakat NTT yang buta huruf masih sangat banyak. Karena itu program yang sangat bagus ini mesti diteruskan untuk bisa menjadikan seluruh masyarakat NTT tidak lagi menjadi buta huruf.
“Program ini sangat membantu, untuk membebaskan masyarakat NTT dari buta huruf. Selain itu juga peningkatah ekonomi juga berjalan dengan baik karena kucuran dana kepada kelompok-kelompok juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi produksti,” katanya.
Sementara Budi dari DPP FK PKBM Indonesia mengatakan, program ini memang sangat positif, karena itu digelarnya Musawarah Wilayah FK PKBM NTT ini untuk menata bkembali lembaga ini sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya. (bp)
