Diresmikan 55 Desa dan Kelurahan Sadar Hukum di NTT

0
164

Kegiatan Pengukuhan 55 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di  aula Rumah jabatan Gubernur NTT, Selasa, 17 November 2015

 

KUPANG. NTTsatu.com – Setelah tahun tahun 2013 diresmikan 119 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi NTT, Tahun 2015 ini kembali diresmikan lagi 55 desa dan kelurahan sadar hukum sehingga total desa dan kelurahan sdar hukum di sleuruh NTT sudah mencapai 174 desa da kelurahan sadar hukum.

Penetapan desa dan kelurahah sadar hukum itu berdasarkan SK Gubernur Nomor: 2/KEP/HK/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Desa Kelurahan Sadar Hukum.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, dalam sambutan singkatnya yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan NTT, Andreas Jehalu, pada acara Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi NTT, di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Selasa, (17/11/2015) mengharapkan agar dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas desa/kelurahan sadar hukum, bukan semata-mata untuk memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Desa ataupun Anubhawa Sasana Kelurahan namun lebih dari pada itu, komunitas masyarakat di tingkat Desa /Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum memiliki naluri Hukum yang semakin baik.

Gubernur mengatakan, selain itu momentum ini bisa menjadi motivasi bagi pemerintah daerah, stakeholder terkait dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya Desa/Kelurahan.

“Ini tantangan bagi kita semua untuk mempertahankan kesadaran hukum di masyarakat bahkan terus meningkatkannya melalui pembinaan secara berkala dan pembentukan keluarga sadar hukum sebagai langkah konkrit menciptakan masyarakat cerdas hukum, sehingga Provinsi NTT kedepannya menjadi Provinsi Sadar hukum,” ungkap Lebu Raya.

Selanjutnya Mentri Hukum dan HAM RI, Yasonna H.Laoly dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta menegaskan bahwa untuk para Kepala Desa/Lurah agar setelah memperoleh penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum jangan cepat berpuas diri karena Kemen Hukum dan HAM R.I, selaku pembina kesadaran hukum tingkat pusat akan melakukan evaluasi Desa/kelurahan Sadar Hukum pada waktu yang akan datang. Selain itu Desa/Kelurahan yang telah memperoleh predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum untuk senantiasa dapat mempertahankannya.

Di Provinsi NTT yang terdiri dari 22 Kabupaten/kota, pada tahun 2015 ini diresmikan sebanyak 55 Desa/kelurahan sadar hukum dari 3.252 desa/kelurahan yang ada di Provinsi NTT. Hal ini merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesadaran hukum di masyarakat desa/kelurahan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham NTT, Rochadi Iman Santoso,SH,MH mengatakan bahwa suatu desa/kelurahan akan ditetapkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum apabila memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor :PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008, yaitu:Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% (sembilan Puluh Persen); Tidak terdapat perkawinan di bawah usia, berdasarkan ketentuan dalam Undanng-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Selainn itu, angka kriminalitas rendah; Rendahnya kasus narkoba; Tinggihnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; Kriteria lain yang ditetapkan daerah.

Selanjutnya Imam Santoso mengatakan bahwa tujuan diselenggarakan kegiatan ini agar Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diresmikan menjadi contoh teladan bagi Desa/Kelurahan di daerah lain. Selain itu untuk memotivasi Desa kelurahan di daerah lain agar sadar hukum dan cerdas hukum, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan sejahtera. (ayu/bp)

Komentar ANDA?