NTTsatu.com – KUPANG – Dokter Karolin Margret Natasa, Bupati Landak Provinsi Kalimantan Barat terpilih secara aklamasi untuk kembali memimpin Pemuda Katolik Indonesia periode kedua (2018-2019). Dokter Karolin terpilih kembali dalam Kongres Nasional Pemuda Katolik di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, 08 Desember 2018.
Usai terpilih secara aklamasi karena mendapat dukungan penuh dari 20 Komisariat Daerah (Komda) Bupati Landak ini mengatakan, pihaknya berjanji akan konsisten menjalankan amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya melalui kongres ini.
“Ini merupakan tugas dan tanggungjawab yang berat bagi saya, tadi dalam pembukaan dan dialog yang sudah berlangsung, tantangan ke depan akan semakin berat, tapi sebagai ketua umum terpilih berdasarkan mandat kongres, tugas saya adalah melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang sudah dibahas dalam dua komisi yakni komisi internal dan komisi eksternal,” tegasnya.
Ia menjelaskan, rekomendasi dari komisi internal kongres tetap mengedepankan konsolidasi organisasi dan terus merevisi pola kaderisasi Pemuda Katolik agar sesuai dengan konteks kekinian
Terkait rekomendasi eksternal, kata Karolin, Pemuda Katolik akan memberikan perhatian lebih terkait dengan kondisi kebangsaan, pluralisme, keberagaman, isu-isu yang berkaitan dengan Prolegnas.
“Ke depan karena legislasi juga menjadi perhatian kita dan menurut rekomendasi kongres Pemuda Katolik harus bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam pembahasan undang-undang ke depan, bukan hanya satu dua undang-undang dalam waktu dekat ini tapi secara kontinyu,” ucapnya.
Ia menjelaskan, dalam kongres kali ini juga disampaikan isu-isu terkait lingkungan, isu lokal dan isu HAM di Papua dan isu-isu tersebut akan dirumuskan dalam program kerja tiga tahun ke depan dalam kepemimpinannya.
“Dalam kepengurusan organisasi sebelumnya kami masih berkutat dalam konsolidasi organisasi akan tetapi mencermati dialog yang terjadi dalam kongres kali ini kami melihat banyak persoalan-persoalan lokal di daerah yang kalau dibiarkan akan berpotensi mengganggu keberagaman dan persatuan bangsa dan menjadi problem yang dihadapi langsung oleh rakyat,” katanya.
Saat ditanya terkait kepercayaan forum kongres kepada dirinya untuk memimpin PP Pemuda Katolik, Karolin mengaku menyerahkan semua kepada Tuhan.
“Saya tadi tidak lobi siapa-siapa, saya datang di kamar dan makan di kamar karena saya tidak ingin memaksa siapa-siapa. Saya menyerahkan ini semua dan kalau boleh saya bilang berbagi perasaan saya cuma bisa bilang, saya menyerahkan ini kepada Tuhan saja. Saya bilang kalau mereka ingin pilih saya silahkan, kalau tidak mau juga tidak apa-apa dan ada yang lebih baik pun baik juga. Saya pasrahkan semua kepada teman-teman jadi biarkan mereka berproses sendiri,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, proses dirinya menjadi Ketua Umum PP Pemuda Katolik terpilih merupakan proses yang terjadi berdasarkan demokrasi.
“Jadi kalau dibilang aklamasi settingan nggak juga sih, tadi Lampung (Komda Bandar Lampung) saja ngeluh, dia mau cari saya, maju nggak ibu? Tapi saya ngilang terus. Karena itu, saya sedang berpasrah dan membiarkan proses berlangsung secara alami, apa adanya, tidak dibuat-buat dan saya ingin tahu teman-teman maunya seperti apa dan saya menghormati keputusan apapun,” katanya.
Surati MK Terkait Pemilu 2019
Dalam Kongres yang digelar di Kupang, salah satu kesepakatan yang dicapai antara lain, Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Katolik Akan menyurati Mahkamah Konstitusi terkait Pemilu 2019 yang sangat dekat dengan ritual kegamaan Katolik Semana Santa di Larantuka, Flores, NTT.
Karolin mengungkapkan, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Kongres Nasional XVII Pemuda Katolik yang diselenggarakan di Kota Kupang.
“Ada satu rekomendasi kongres yang harus ditindaklanjuti yaitu surat dari Komda NTT untuk meminta kami menyurati Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang berdekatan dengan prosesi semana Santa di Kabupaten Flores Timur,” ujarnya.
Jika pelaksanaan pemilu tetap dilaksanakan berdekatan dengan pesta demokrasi, lanjut Karolin, dikhawatirkan angka partisipasi pemilu masyarakat NTT khususnya masyarakat yang memeluk agama katolik akan rendah.
“Dikhawatirkan bukan saja di Larantuka, Flores Timur, akan tetapi masyarakat yang berada di seluruh NTT kemungkinan akan meninggalkan kota dan akan melakukan ziarah keagamaan sehingga kemungkinan golput juga akan tinggi dan ini akan merugikan proses demokrasi,” kata
mantan anggota Komisi IX DPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019 dari daerah pemilihan Kalimantan Barat ini. (*/bp)
