KUPANG, NTTsatu.com – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberikan bantuan berupa dua ton beras dan mi instan kepada warga Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan Desa Kualin, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sedang dilanda kelaparan.
“Apa yang kami berikan ini memang tidak cukup untuk waktu yang lama. Karena itu, kami segera melaporkan kondisi masyarakat kepada pemerintah pusat,” kata Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba saat memberikan bantuan kepada warga TTS, Sabtu (20/6).
Parlindungan menyampaikan selain bantuan berupa makanan dan minuman, warga yang dilanda kelaparan harus mendapat bantuan untuk jangka waktu panjang sebagai solusi yang tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Warga kekurangan pangan karena gagal tanam dan gagal panen akbibat minimnya curah hujan.
Jika bantuan yang diberikan hanya berupa makanan dan minuman, maka tidak akan mengatasi persoalan yang dialami masyarakat. Alangkah baiknya, pemerintah membangun fasilitas dan sarana irigasi seperti pembangunan embung, bendungan, dan sumur-sumur bor untuk optimalisasi sumber air baku.
“Saya lihat persoalan utama di wilayah ini adalah masalah air yang menyebabkan kekeringan, gagal panen, dan kekurangan pangan. Karena itu, pemeirntah harus segera menangani hal ini,” kata Purba.
Ia menilai penyebab kekurangan pangan adalah kurangnya curah hujan, bukan warga yang malas. Buktinya, setiap warga memiliki lahan bekas kebun atau ladang yang digarap namun gagal panen. Hal ini membuktikan bahwa sumber persoalan utama adalah kekurangan air.
Anggota DPD RI asal NTT Ibrahim Medah yang turut hadir saat penyerahan bantuan iitu menegaskan pemerintah jangan berupaya untuk menutup-nutupi masalah kekurangan pangan yang dialami ratusan warga di TTS. Tujuannya, pemerintah dan pihak terkait mencari solusnya agar kekurangan pangan dan kelaparan jangan menjadi langganan bagi warga pada setiap tahun.
“Pemerintah seakan-akan berupaya menutupi persoalan yang dialami masyarakat di TTS. Padahal pemerintah pusat bahkan presiden juga sudah tau masalah ini melalui pemberitaan media mass. Pemerintah daerah tidak boleh menutupi persoalan ini,” tegas Medah.
Menurut Medah, selain membatu masyarakat berupa makanan dan minuman, pemerintah juga harus berupaya untuk segera membangun sumber-sumber air berupa bendungan, saluran irigasi, dan embung untuk mengatasi masalah kekuragan air.
Ia menjelaskan, khususnya Komite II DPD RI bermitra dengan 12 kementerian. Satu diantaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berwenang untuk menyikapi kondisi masyarakat yang melanda kekeringan.
Sementara Wakil Ketua DPRD TTS, Alex Kase menilai pemerintah daerah berupaya menutupi segala persoalan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat. Gagal tanam dan gagal panen bukan baru terjadi di tahun 2015 ini, namun masalah itu sudah sejak 2000 yang lalu.
“Saat berita tentang warga kekurangan dan kelaparan keluar di koran dan televisi, Pemerintah TTS malah katakan itu wartawan bohong. Ini artinya pemerintah mau menutupi persoalan tersebut,” tegas Alex. (iki)
